Jokowi: Belanja Pemerintah untuk Produk Dalam Negeri Sudah Rp400 T
Pemerintah luncurkan KKP Domestik dan QRIS lintas negara.
Presiden Joko Widodo. (dok KADIN)Jakarta, FORTUNE - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan realisasi belanja pemerintah untuk produk dalam negeri dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi (UMK-Koperasi) telah mencapai Rp400 triliun. Jumlah tersebut, setengah dari komitmen aksi afirmasi belanja dalam negeri pemerintah pusat, BUMN, dan pemerintah daerah yang mencapai Rp800 triliun tahun ini.
"Sudah lebih dari target. Tapi, kalau bisa masuk ke Rp800 triliun dan betul-betul produknya dalam negeri, apalagi produk lokal, apalagi UMKM, pergerakan ekonomi di bawah ini akan kelihatan," ujarnya dalam acara peluncuran Kartu Kredit Pemerintah Domestik & QRIS Antarnegara, Senin (29/8).
Kepala negara berharap, ke depan realisasi belanja tersebut dapat ditingkatkan mengingat Bank Sentral (BI) telah meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik. Dengan demikian, tak ada lagi alasan untuk menahan belanja karena anggaran belum cair. "Mungkin dulu pembayarannya mundur-mundur, dengan kartu kredit ini, mestinya begitu transaksi bayarnya sudah masuk ke rekening kita," imbuhnya.
KKP Domestik merupakan bagian dari aksi afirmasi pemerintah dalam semangat Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang dicanangkan oleh Joko Widodo pada 25 Maret 2022 di Bali.
Pengembangan KKP Domestik adalah bentuk implementasi Inpres Nomor 2 tahun 2022 terkait penggunaan transaksi nontunai untuk belanja barang dan pemerintah pusat dan daerah."Saya minta Pak Gubernur BI, Bank Indonesia, kemudian perbankan utamanya Himbara betul-betul mendampingi, mengawal baik kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, untuk segera masuk ke sistem ini, platform ini," jelas Presiden.
Kawal proses belanja
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga kembali mengingatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) agar terus mengawal proses belanja kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Pasalnya, kata dia, jika belanja barang/jasa pemerintah tidak diarahkan kepada produk dalam negeri, maka penerimaan yang dikumpulkan ke APBN dan APBD tak akan memiliki dampak ekonomi yang signifikan ke masayarakat.
"Jangan sampai, saya sudah pesan betul: sangat lucu sekali, sangat bodoh sekali, kalau uangnya dikumpulkan pemerintah baik dari pajak, PNBP, masuk dalam APBN, masuk dalam APBD kemudian belanjanya produk-produk impor," tegasnya.
Terkait dengan QRIS lintas negara yang juga baru diluncurkan pada hari ini, ia berharap ke depan dapat membuat transaksi semakin efisien sehingga menguntungkan pengusaha UMKM khususnya yang berada di sektor pariwisata.
