Jokowi Ajak Brasil dan Kongo Bentuk OPEC Hutan, Ini Penjelasan Erick
Indonesia punya cadangan kredit karbon besar di hutan.
Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri BUMN Erick Thohir (kiri) menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Bali International Hospital di kawasan Sanur, Denpasar, Bali, Senin (27/12/2021). ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/rwa.Jakarta, FORTUNE - Presiden Joko Widodo tengah mendorong terbentuknya organisasi negara-negara dengan hutan terluas di dunia seperti Indonesia, Brasil, Kongo, hingga Peru. Tujuannya untuk menciptakan aliansi strategis yang dapat menegosiasikan masalah-masalah mengenai produksi, harga, serta hak yang adil atas kredit karbon negara-negara anggotanya.
Hal tersebut diungkapkan Menteri BUMN, Erick Thohir, saat menjadi pembicara kunci dalam Economic Outlook 2023 yang digelar CNBC Indonesia, Selasa (28/2).
"Saya tahu Pak Jokowi mendorong kerja sama apa, kita, Brasil, Kongo siapa tahu bisa jadi OPEC-nya hutan. Kalau ada minyak, ini OPEC-nya hutan," ujarnya.
Erick menilai, sebagai penjaga paru-paru dunia, sudah sepantasnya negara seperti Indonesia, Brasil dan Kongo mendapatkan bagian yang layak dalam perdagangan karbon global. Tidak seharusnya Indonesia hanya mendapat harga pasar sukarela (voluntary market) dari proyek-proyek kredit karbon. Sebab, di pasar mandatori proyek-proyek itu dihargai lebih mahal.
"Dunia...perlu kita. Kalau dunia perlu kita, beri dong kesempatan kita menjaga negara kita. Beri dong kesempatan kita merawat hutan kita, bukan sebagai karbon trade, yang dijual ke orang lain: kita hanya dapat US$2-3 di trading US$11," kata Erick.
Bursa karbon
Erick juga menyampaikan bahwa Kementerian BUMN mendukung pengembangan bursa karbon oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman atau MoU oleh Erick dan Direktur Utama BEI, Iman Rachman, Senin (27/2).
"Alhamdulillah, kita kerja sama dengan OJK, kita kerja sama dengan bursa untuk karbon trade. Kita punya hutan 120 juta hektare. Brasil 490 juta [hektare]," ujarnya.
Bursa karbon juga penting untuk memastikan harga kredit karbon Indonesia lebih transparan, akuntabel, dan bisa mengakomodasi perdagangan lintas sektor hingga lintas negara.
Dalam kerja sama, Erick juga menyampaikan bahwa kementeriannya telah mendorong ID Survei menjadi badan usaha yang menjalankan sertifikasi untuk karbon di Indonesia.
"Kita dorong 7 BUMN untuk segera kolaborasi. Ada Pertamina, ada MIND ID, ada PLN dan ada teman-teman perhutani karena memang punya utang. Daripada perhutani ditebang, kita jaga karena itu karbon. Kita lakukan duluan itu di BUMN," katanya.
