Kadin Ingatkan Ancaman Beras Impor Terhadap Petani

Jakarta, FORTUNE - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Arsjad Rasjid, mewanti-wanti tentang ancaman beras impor terhadap kesejahteraan petani di Indonesia. Apalagi, pemerintah telah menugaskan Perum Bulog untuk mengimpor 200 ribu ton beras hingga akhir 2022 untuk memenuhi stok beras nasional di gudang Bulog. 

Meski stok beras impor itu rencananya hanya akan digunakan pada kondisi tertentu seperti penanggulangan bencana hingga intervensi harga, disparitas harga beras dalam negeri dan impor yang terlalu tinggi berpotensi membuat beras petani kalah laris di pasaran.

"Jika perbedaan antara harga di dalam negeri dengan luar negeri terlalu besar, ada kecenderungan beras impor lebih murah. Keinginan untuk mendatangkan beras dari luar negeri akan sangat tinggi. Kondisi ini bisa memberikan ancaman bagi petani," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (29/12).

Disparitas harga tersebut juga mendapat afirmasi Bank Dunia (World Bank). Dalam laporan “Indonesia Economic Prospect” yang dilansir Desember 2022, harga beras di Indonesia disebut mencapai dua kali lipat lebih tinggi dari Vietnam, Kamboja, dan Myanmar.

"Bank Dunia mengingatkan agar lonjakan harga tersebut dikelola dengan baik. Begitu juga dengan kemungkinan adanya hambatan nontarif atau harga di tingkat petani demi stabilisasi harga," ujarnya.

Menurut Arsjad, kebijakan impor beras dipicu oleh penyusutan stok beras di gudang Bulog dari 1 juta ton (awal 2022) menjadi 587 ribu ton pada November 2022.

Karena harus melakukan intervensi pasar selama musim paceklik 3-4 bulan ke depan dan mengantisipasi kebutuhan untuk bencana alam, Bulog harus mengisi stok beras hingga tingkat aman sekitar 1,5 juta ton.

"Bulog mencoba mengadakan stok beras itu dari pasar domestik, tapi kesulitan mendapatkan walau regulasi harga patokannya sudah direlaksasi. Opsi lain adalah impor. Inilah yang jadi sumber ketidaksepahaman antara Bulog dan Badan Pangan Nasional dengan Kementerian Pertanian," katanya.

Indonesia sebenarnya telah mewujudkan swasembada beras pada periode 2019-2021. Saat itu yang didatangkan hanya beras jenis khusus yang tidak ditanam di Indonesia—umumnya diperuntukkan bagi hotel, restoran, hingga pelaku bisnis katering. Berdasarkan data BPS, impor beras khusus mencapai 407,7 ribu ton pada 2021, naik dari 2020 yang hanya 356,3 ribu ton.

Namun, pemerintah akhirnya  mengimpor beras untuk menstabilkan harga yang merangkak naik di tingkat konsumen. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PHIPS), secara nasional harga beras medium di tingkat pasar tradisional per Selasa (6/12) berkisar Rp12.200 per kilogram (kg) hingga Rp12.400 per kg. 

Harganya cenderung meningkat sejak awal Juli 2022 yang masih berkisar Rp 11.550–11.750 per kg.

Karena itulah, pemerintah dalam jangka panjang perlu mendorong investasi dalam bidang penelitian dan pengembangan serta penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian agar mampu meningkatkan produktivitas, kata Arsjad.

Dia pun berpandangan polemik impor beras dan tingginya harga beras Indonesia di kawasan Asean tak boleh mengubah fokus dalam menjaga ketahanan pangan. Sebab, penguatan ketahanan pangan kian penting mengingat adanya potensi krisis global dari, antara lain, perang Rusia dan Ukraina.

Arsjad mencontohkan kenaikan harga beras yang relatif besar di beberapa wilayah di Indonesia. Berdasarkan data PIHPS Nasional, terdapat dua wilayah yang rata-rata harga beras ecerannya naik di atas 5 persen pada 6 Desember 2022 dibandingkan 7 November 2022 (sebulan sebelumnya).

Daerah tersebut adalah Sulawesi Barat dengan kenaikan rata-rata 6,6 persen dan Kalimantan Tengah 5,6 persen. Selain itu, ada sekitar 11 daerah yang masih defisit beras.

“Jangan sampai kondisi krisis pangan terjadi di Indonesia, karena dampaknya bisa meluas ke masalah sosial,” ujarnya.