Hilirisasi Dinilai Merugikan, Bahlil ke IMF: Enggak Usah Ikut Campur

Jakarta, FORTUNE - Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, meminta Dana Moneter Internasional (IMF) tidak ikut campur soal kebijakan hilirisasi tambang di Indonesia. Pernyataan tersebut dia sampaikan untuk merespons kritik IMF soal larangan ekspor komoditas mentah yang dinilai menimbulkan kerugian penerimaan Indonesia serta merugikan negara lain.

"Saran saya: dia mendiagnosa saja negara-negara yang hari ini lagi susah. Dia enggak usah campur-campur urus Indonesia. Dia mengakui neraca perdagangan kita sudah baik. Ini standar ganda menurut saya," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (30/6).

Menurut Bahlil, pandangan IMF dalam dokumen IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV tersebut keliru besar. Ia mengatakan sejak Indonesia melakukan hilirisasi dan menghentikan ekspor, nilai tambah yang didapatkan negara sangat besar. 

"Contoh, hilirisasi kita di Nikel. Ekspor kita 2017–2018 itu hanya US$3,3 miliar, ketika setop ekspor ore nikel, kita lakukan hilirisasi, ekspor kita 2022 hampir US$30 miliar hampir 10 kali lipat," kata Bahlil. "Ini di luar nalar berpikir sehat saya. Dari mana dia bilang rugi?"