IMF Harap RI Gerakkan Negara G20 Bantu Negara yang Alami Krisis

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap negara-negara African Union bisa hadir di G20 karena selama ini G20 tidak pernah memasukkan negara-negara tersebut di dalam pembahasannya secara permanen. Untuk itu, ia berinisiatif mengundang African Union ke dalam perhelatan G20.

“Ini juga menyebabkan kita bisa membahas masalah dunia secara lebih lengkap karena suara dari negara-negara terutama dari Afrika yang sekarang sedang menghadapi banyak sekali kesulitan pangan, kesulitan dari sisi ekonomi, dan juga keuangan menjadi sangat penting,” ujar Presiden Joko Widodo.

Pada kesempatan berbeda, Kristalina mengatakan Indonesia didukung oleh ketahanan terhadap berbagai guncangan situasi global, karena pertumbuhan ekonomi yang tergolong kuat. “Kekuatan fundamental makro Indonesia berhasil mencegah penurunan yang signifikan, ada penurunan output ekonomi, tetapi tidak sedalam di banyak negara lain,” katanya saat berkunjung ke Sarinah, Minggu (17/7).

Saat ini, Indonesia berada dalam kondisi perekonomian yang relatif baik, dengan inflasi domestik di angka 4,2 persen, dengan pertumbuhan ekonomi yang masih berada di 5,01 persen. Selain itu, rasio utang terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) mencapai 42 persen, di saat banyak negara yang sudah mencapai 100 persen.

Meski IMF pernah menyatakan, resesi dunia tak terhindarkan, namun dalam kunjungannya, ia menyampaikan bahwa potensi Indonesia alami resesi relatif lebih kecil dibandingkan negara lain. “Indonesia kami perkirakan akan menyelesaikan tahun 2022 dengan sehat dan bahkan bisa mencatat pertumbuhan positif. Pun dengan tahun 2023,” ujarnya.

Namun demikian, Kristalina mengingatkan risiko terbesar bagi Indonesia saat ini bukan dari dalam negeri, melainkan luar negeri. Oleh karena, ada dua kebijakan yang perlu diperhatikan untuk melindungi Indonesia dari dampak eksternal tersebut, baik karena pandemi maupun situasi geopolitik, dalam hal ini perang Rusia-Ukraina.

Pertama, kebijakan fiskal yang harus tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini perlu diperhatikan dengan cermat, mengingat bila terlalu menghabiskan anggaran dapat membuat inflasi semakin parah dan berangsur jadi masalah bagi kebijakan moneter.

Kedua, dukungan moneter dari Bank Indonesia (BI)–bersama pemerintah–yang akan selesai pada akhir tahun 2022. “Kami sangat menyarankan agar keputusan ini dihormati, untuk melindungi ekonomi dari guncangan,” ucap Kristalina.