Indonesia Bisa Rugi US$7 Miliar Akibat UU Anti Deforestasi Uni Eropa

Agar tidak dikenai bea tambahan tersebut, ujarnya, maka produk yang akan masuk ke Eropa harus terverifikasi. Pemerintah pun mengajukan proposal agar panduan verifikasi tersebut mengadopsi beberapa sertifikasi lokal.

Pemerintah Indonesia berharap pedoman pelaksanaan UU Anti Deforestasi Uni Eropa dapat mengadopsi apa yang telah menjadi praktik terbaik selama ini, seperti Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk produk kayu atau Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) untuk komoditas sawit.

Pada kesempatan terpisah, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, mengatakan kebijakan tersebut diskriminatif karena menyasar produk-produk Indonesia yang harus terjamin bebas dari praktik deforestasi.

Dia mengatakan pemerintah akan berupaya mengajak negara-negara lain yang turut terdampak kebijakan tersebut untuk melakukan perlawanan.

"Nanti berunding melakukan perlawanan tentu mengajak negara-negara yang punya kesamaan seperti Malaysia," ujar Zulkifli, yang juga menekankan bahwa kebijakan itu menghambat ekspor produk Indonesia karena sejumlah komoditas perkebunan, seperti kopi, lada, cokelat, kelapa sawit, karet hingga cengkeh harus lolos verifikasi yang menjamin produk tersebut tidak berasal dari kawasan hasil penggundulan hutan.