Indonesia Perlu Rp1.200 T Untuk Investasi Transmisi dan Pembangkit EBT

20 Nov 2024, 14:35 WIB

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung saat pembukaan Electricity Connect 2024 di Jakarta, Rabu (20/11). (EKO wahyudi/Fortune Indonesia)

Intinya sih...

Indonesia menghadapi tantangan lokasi sumber daya EBT yang jauh dari pusat industri, membutuhkan lebih dari 50.000 km transmisi.
Investasi Rp800 triliun dibutuhkan demi menambah kapasitas pembangkit listrik 68 GW dalam 10 tahun, dengan 47 GW berasal dari EBT.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, FORTUNE - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan pemerintah membutuhkan dana Rp1.200 triliun demi membangun pembangkit dan transmisi yang mampu memenuhi kebutuhan energi bersih nasional.

Dengan investasi jumbo itu, Indonesia dapat mewujudkan peralihan ke energi menuju energi baru terbarukan (EBT) dalam 10 tahun mendatang.

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, mengatakan Indonesia menghadapi tantangan besar karena sebagian besar lokasi sumber daya EBT berada jauh dari pusat-pusat industri dan konsumsi energi. Untuk itu, pembangunan jaringan transmisi menjadi prioritas utama.

"Indonesia memerlukan transmisi lebih dari 50.000 kilometer (km), termasuk transmisi tegangan ekstra tinggi 500 kilowatt (KW) sepanjang lebih dari 10.000 km sirkuit. Pembangunan ini memerlukan investasi sekitar Rp400 triliun," kata Yuliot dalam pembukaan Electricity Connect 2024 di Jakarta, Rabu (20/11).

Selain dibutuhkan untuk transmisi, investasi besar juga diperlukan demi menambah kapasitas pembangkit listrik sebesar 68 gigawatt (GW) dalam 10 tahun ke depan, dengan 47 GW di antaranya berasal dari pembangkit berbasis EBT. Untuk kebutuhan ini, pemerintah memperkirakan butuh modal lebih dari Rp800 triliun.

"Pengembangan pembangkit ini sejalan dengan target bauran EBT yang diharapkan terus meningkat demi mendukung transisi energi bersih di Indonesia," kata Yuliot.

Harga energi bersih kian terjangkau

Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, mengatakan harga energi bersih saat ini semakin kompetitif dibandingkan dengan harga energi fosil.

"Pada 2015, harga listrik dari pembangkit surya masih sekitar 25 sen per kilowatt hour (KWh). Sekarang, melalui lelang, harganya sudah turun di bawah 5 sen," kata Darmawan.

Hal serupa terjadi pada pembangkit listrik tenaga angin, yang awalnya berharga 20 sen per KWh dan kini turun hingga di bawah 12 sen per KWh.

Penurunan harga ini, kata Darmawan, menjadi bukti bahwa energi bersih tidak lagi menjadi opsi mahal, tetapi solusi masa depan yang lebih ekonomis.

Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena peran teknologi baterai dalam mendukung stabilitas pasokan energi terbarukan. Pasalnya, energi surya dan angin sangat bergantung pada kondisi alam, sehingga fluktuasi pasokan menjadi tantangan utama.

Teknologi ini memungkinkan energi terbarukan tetap andal meski menghadapi perubahan cuaca, seperti mendung yang mengurangi sinar matahari atau musim kemarau yang memengaruhi energi hidro.

Sementara itu, Ketua Umum Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI), Evy Haryadi, menegaskan bahwa kemandirian energi merupakan salah satu pilar utama yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam program Asta Cita.

"Kemandirian energi menjadi kunci untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk itu, potensi EBT seperti hidro, geotermal, angin, surya, serta sumber energi baru lainnya harus dioptimalkan," ujar Evy.

Dia mengatakan transisi energi menuju EBT tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan energi nasional, tetapi juga mendukung komitmen Indonesia terhadap pengurangan emisi karbon.

Dengan investasi besar, pengembangan teknologi, serta dukungan kebijakan yang kuat, Indonesia diharapkan dapat mewujudkan kemandirian energi sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi fosil.