Pantau Kesiapan Smelter, Jokowi Bakal Realisasikan Hilirisasi Timah ?

Salah satu dampak dari hilirisasi timah nantinya adalah membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya. Nilai tambah tersebut nantinya bisa dirasakan pemerintah, maupun juga masyarakat secara luas.

Untuk itu, ia berharap smelter baru PT Timah ini akan menjadi pionir dalam hilirisasi timah di Indonesia. “Nilai tambah di dalam negeri akan semakin banyak dan membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya,” ujarnya. “Nikel sudah, timah, bauksit, jadi semuanya akan saya ikuti.”

Hingga kini pemerintah masih menghitung secara cermat, kapan pengehntian ekspor timah dalam bentuk mentah bisa dilakukan. Pelarangan ekspor menurutnya bisa saja terjadi dalam waktu dekat, asalkan infrastruktur dan pabrik pengolahannya sudah tersedia. 

“Nanti kalau sudah hitungannya matang ketemu kalkulasinya akan saya umumkan. Setop, misalnya tahun depan, atau setop tahun ini, bisa terjadi. Tapi saya kira kesiapan-kesiapan dari smelter, baik milik BUMN maupun milik swasta harus kita kalkulasi semuanya,” kata Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa pemerintah akan memulai pelarangan timah mentah pada 2023. “Presiden sudah menyampaikan bahwa hilirisasi itu adalah kata kunci untuk ketahanan ekonomi nasional. Kita di balik ketidakpastian ekonomi global," katanya, (11/10).

Indonesia merupakan penghasil timah ke-2 terbesar di dunia–mencapai 22 persen produksi dunia–setelah Cina yang menguasai 47 persen. Namun, Cina sudah melakukan hilirisasi hingga 50-70 persen, sementara Indonesia baru 5 persen.

Hal ini menyebabkan Indonesia belum bisa jadi penentu harga timah dunia. Padahal, seiring perkembangan teknologi serta digitalisasi, timah menjadi salah satu bahan dasar utama pembuatan peralatan elektronik.

Sementara itu, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ridwan Djamaluddin, mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan audit timah terlebih dulu. “Tujuannya agar tata kelola dan niaga timah sesuai regulasi,” katanya, Rabu (19/10).