Tanggapi Keluhan JK Soal Izin PLTA, Jokowi Tegur Dirut PLN
Jakarta, FORTUNE – Presiden Joko Widodo (Jokowi), meminta Direksi PT PLN (Persero) membenahi masalah birokrasi perizinan pembangunan PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air). Hal itu dia ungkapkan setelah mendengar keluhan mantan Wakil Presiden ke-12 yang juga pendiri Kalla Group, Jusuf Kalla (JK).
Jusuf Kalla sebelumnya mengeluhkan praktek birokrasi yang kerap memakan waktu panjang dan berlarut-larut. Ia bahkan harus menunggu hingga lima tahun pada proses negosiasi perizinan PLTA Poso Energy bekapasitas 515 MW dan PLTA Malea Energy berkapasitas 90MW.
“Birokrasi, utamanya di PLN itu betul-betul, Pak Dirut, diperhatikan. Jangan sampai ada keluhan lagi seperti tadi juga disampaikan oleh Bapak Jusuf Kalla, negosiasi perizinan itu sampai lebih dari lima tahun. Itu baru ngurus izinnya, belum nanti mendapatkan pendanaan dari konsorsium perbankan, bukan sesuatu yang gampang,” kata Jokowi dalam sambutan peresmian kedua PLTA tersebut, di Poso, Sulawesi Tengah, Jumat (25/2).
Proses perizinan yang dilakukan selama lima tahun, menurut Presiden, hanya akan membuat lelah dan berpotensi membuat para investor dan rekanan mundur dari kerja sama.
"Sekuat apapun orang ngurus izin negosiasi sampai lebih dari lima tahun, kecapean di ngurus izin, belum bekerja di lapangan," ujarnya seperti dikutip laman Setkab.
Bagian dari transisi energi nasional
Pembangunan PLTA Poso dan Malea adalah bagian dari upaya transisi energi menuju transisi energi baru terbarukan (EBT) yang terus didorong pemeritah. Indonesia memiliki potensi energi yang mencapai 418 gigawatt, baik berupa hydropower, geotermal, tenaga surya, angin, tidal, hingga panas permukaan air laut.
Presiden menyampaikan, pemerintah menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen di tahun 2030 serta nol emisi karbon di tahun 2060.
“Target-target seperti ini yang tidak mudah dikejar. Karena memang antara pertumbuhan permintaan dan pertumbuhan listrik harus terus diseimbangkan. Jangan sampai ada kelebihan pasok dari PLN sehingga membebani dari PLN,” ucapnya.