Jokowi Kesal Birokrasi Perizinan di Pusat dan Daerah Masih Rumit

08 Jul 2024, 16:17 WIB

Presiden Jokowi dalam acara penyerahan LHP LKPP Tahun 2023, Senin (8/7). (Tangkapan layar)

Jakarta, FORTUNE – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan rasa kesalnya soal proses birokrasi perizinan yang masih rumit dan berbelit-belit di Indonesia, baik lembaga pusat maupun tingkat daerah.

Menurutnya, proses pengurusan perizinan yang rumit dan tidak sinkron masih saja ditemukan, meski deregulasi dan debirokratisasi sudah banyak dilakukan.

“Kata 'izin' diganti 'pertimbangan', 'izin' diganti 'rekomendasi', sama saja, mengurusnya ruwet itu. Baik ini di pusat maupun di daerah. Jangan ada yang tepuk tangan!” ujarnya dalam acara penyerahan LHP LKPP Tahun 2023, di JCC, Senin (8/7), seperti dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Menurutnya, hal ini bisa membahayakan aparat pemerintah dan membuat pemerintah mudah disalahkan dalam proses pemeriksaan. Oleh sebab itu, ia berharap reformasi struktural harus terus dilanjutkan.

“Lanjutkan sinkronisasi regulasi, lanjutkan penyederhanaan prosedur, agar pemerintah berjalan lebih efektif. Agar pemerintah berjalan lebih efisien, dan berorientasi pada hasil, bukan pada prosedur,” kata Jokowi dengan mimik wajah serius.

WTP adalah kewajiban

Presiden juga mengingatkan bahwa pemberian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi jajaran pemerintah pusat dan daerah bukanlah prestasi, melainkan kewajiban yang memang harus dipenuhi.

“Kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, ini uang negara, kita harus merasa bahwa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa,” katanya.

Fokus pemerintah, ujarnya, adalah pada pencapaian yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Prosedur birokrasi yang rumit dalam masalah perizinan tidak boleh lagi menghalangi reformasi regulasi dan birokrasi, karena hal ini juga akan menghambat implementasi program-program yang sudah disiapkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, proses birokrasi yang idtak berbelit seharusnya bisa berjalan seiring ekonomi dan politik Indonesia yang tetap stabil dengan pertumbuhan ekonomi yang masih terjaga pada 5,11 persen.

Situasi global saat ini sangat menantang dengan berbagai gejolak, masalah geopolitik, perang dagang, sampai isu perubahan iklim yang makin nyata.

Transisi pemerintahan

Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa reformasi struktural makin penting, karena Indonesia saat ini sedang berada dalam masa transisi pemerintahan. Penyederhanaan regulasi dan prosedur birokrasi akan membantu pemerintahan yang selanjutnya dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

“Pemerintahan saat ini, dan saya yakin pemerintahan presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, ke depan akan selalu memberikan perhatian serius pada setiap rekomendasi BPK agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik, serta dikelola secara transparan dan akuntabel,” katanya.