Jokowi: Penguatan SDM dan Pendidikan Jadi Salah Satu Fokus APBN 2023

Sebelumnya, pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Jokowi menyebut, SDM adalah salah satu kekuatan besar yang dimiliki bangsa Indonesia, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan global yang melanda seluruh dunia.

“Jumlah penduduk yang sangat besar, dan didominasi oleh anak-anak muda usia produktif, serta daya beli masyarakat yang terus meningkat, akan menjadi motor penggerak perekonomian nasional dalam menghadapi kompetisi global,” katanya. 

Sejumlah agenda penting harus dihadapi oleh segenap komponen bangsa Indonesia–mulai dari hilirisasi industri, pemanfaatan energi terbarukan, hingga pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Hal ini perlu didukung oleh manusia Indonesia yang unggul. Baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun budi pekerti yang luhur harus menjadi prioritas utama yang membekali manusia Indonesia di masa depan.

Jokowi menambahkan, optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau perlu mendapat perhatian dan ditingkatkan.

“Persemaian dan rehabilitasi hutan tropis dan hutan mangrove, serta rehabilitasi habitat laut, akan terus dilakukan, dan akan menjadi potensi besar penyerap karbon,” katanya.

Oleh sebab itu, penggunaan energi baru terbarukan (EBT), seperti panas matahari, panas bumi, angin, air, ombak laut, maupun bio massa, akan menarik industrialisasi penghasil produk-produk rendah emisi.

“Saya optimistis, kita akan menjadi penghasil produk hijau yang kompetitif di perdagangan internasional,” ujarnya.

Penerapan EBT ini juga akan jadi salah satu penopang pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Untuk itu, Jokowi pun berpesan pada seluruh masyarakat untuk selalu menjaga keberlanjutan pembangunannya.

“IKN bukan hanya untuk para ASN, tetapi juga para inovator dan para wirausahawan. Bukan hanya berisi kantor-kantor pemerintah, tetapi juga motor penggerak ekonomi baru. Bukan kota biasa, tetapi kota rimba dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan kelas dunia,” ujar Jokowi.

Jokowi mengingatkan bahwa Kawasan Inti Pusat Pemerintahan memang dibangun oleh APBN, tetapi selebihnya, 80 persen investasi swasta diundang untuk berpartisipasi.