Jokowi: Perlu Upaya Hati-Hati dan Waspada Hadapi Ketidakpastian Global

Menurutnya, Indonesia masih bisa mengendalikan moneter dan fiskal secara berimbang. “Saya lihat, dalam keseharian, antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan berjalan beriringan, rukun, dan tidak saling tumpang tindih. Komunikasinya baik,” ujar Jokowi.

Untuk meningkatkan daya beli dan menjaga konsumsi masyarakat, Pemerintah memberikan bantuan sosial. “Baik dalam bentuk kompensasi dan subsidi, besarnya luar biasa, Rp502,6 triliun. Ini gede sekali,” ucapnya. “Bayarannya ya ini.”

Upaya berikutnya yang dilakukan pemerintah, adalah bekerja pada level perekonomian makro dan mikro, sehingga mampu menyelesaikan setiap masalah dengan detail dan satu-persatu. Salah satunya dalam menghadapi inflasi, menurutnya tidak ada negara lain yang melakukan upaya seperti Indonesia.

“Inflasi biasanya dikendalikan dengan menaikkan suku bunga untuk mengerem inflasi. Kita tidak hanya menaikkan suku bunga, dalam praktik riil, kita juga langsung masuk ke sumbernya, yaitu kenaikan barang dan jasa,” kata Jokowi.

Pemerintah menginstruksikan dan memberi kewenangan daerah untuk menggunakan dana transfer umum sebesar 2 persen dan belanja tidak terduga. “Misalnya ada kenaikan harga bawang merah di Lampung, sumber bawang merah di Brebes, maka Pemda bisa membeli langsung ke Brebes, atau menutup ongkos transportasi dari Brebes ke Lampung, dibebankan di APBD,” tuturnya.

Hasilnya, menurut Jokowi, adalah kenaikan inflasi yang hanya menyentuh 5,9 persen, padahal hitungan sebelumnya diperkirakan mencapai 6,8 persen setelah kenaikan harga BBM. “Ini karena pemda-pemda sudah mulai bergerak,” katanya.

Langkah berikutnya adalah penggunaan produk-produk dalam negeri oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sebelumnya tidak pernah dilakukan secara serius. Selama ini, kata Jokowi, uang APBN dan APBD yang dikumpulkan dari pajak, royalti, bea ekspor, maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak, dengan susah payah, dibelanjakan produk impor.

Oleh karena itu, saat ini pemerintah melalui K/L dan BUMN berkomitmen membelanjakan kebutuhan dengan produk-produk dalam negeri. “Kini sudah terkumpul sekitar Rp950 triliun komitmen untuk beli produk dalam negeri. Memang realisasinya untuk BUMN baru 72 persen, kemudian untuk APBN dan APBD masih kecil, masih 44 persen dari angka komitmen,” kata Jokowi.

Ia menambahkan, bila sudah terealisasi 100 persen, maka kapasitas produksi dari masyarakat akan meningkat, karena ada permintaan dari pemerintah.

Strategi berikutnya dengan mengkolaborasikan para pelaku usaha kecil, menengah, dan besar. “Harus bekerja sama, harus kompak, bangun Indonesia incorporated. Semuanya bergerak, syukur bisa masuk ke pasar-pasar global,” katanya.

Dengan bersatu, seperti saat menangani pandemi Covid-19, Jokowi yakin bisa menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian dunia.

Pemerintah juga terus mengupayakan hilirisasi industri. Investasi terbuka secara global, tapi ketika masuk ke sebuah daerah, harus bekerja sama dengan pengusaha lokal. Ini jadi kunci untuk mendapatkan lompatan bagi berbagai komoditas unggulan  Indonesia.

Salah satu contoh yang sudah berjalan adalah perihal nikel. “Saat kita masih ekspor dalam bentuk bahan mentah, setahun itu nilainya hanya sekitar Rp15 triliun. Setelah masuk ke hilirisasi industri, menjadi USD20,9 miliar atau Rp360 triliun. Itu baru satu komoditas, sementara kita memiliki bauksit, tembaga, timah, maupun aspal,” kata Jokowi.

Dengan mengeskpor bahan setengah jadi dan barang jadi, ucapnya, maka pajak, bea eskpor, royalti, deviden, akan masuk ke dalam negeri. “Yang akan menikmati bukan orang luar negeri,” kata Jokowi.