KADI Selidiki Impor Serat Poliester Asal India Tiongkok dan Taiwan

Dasar hukum penyelidikan untuk meninjau kembali pengenaan BMAD ini adalah Peraturan Pemerintah 34 nomor 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Serta Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 76/M-DAG/PER/12/2012 tentang Tata Cara Penyelidikan Dalam Rangka Pengenaan Tindakan Anti Dumping dan Tindakan Imbalan.

KADI telah menyampaikan informasi terkait dimulainya penyelidikan ini kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Mulai dari industri dalam negeri seperti importer, eksportir/produsen dari India, Tiongkok, dan Taiwan yang diketahui. 

Lalu, Kedutaan Besar Republik Indonesia di India dan Tiongkok, Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei serta perwakilan pemerintahan India, Tiongkok, dan Taiwan di Indonesia. 

Untuk itu, KADI memberikan kesempatan bagi pihak berkepentingan lainnya yang belum diketahui, untuk segera menyampaikan pemberitahuan ikut berpartisipasi pada penyelidikan. "Selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal pengumuman dan disampaikan kepada Komite Anti Dumping Indonesia, Gedung Kementerian Perdagangan di Jakarta," ujar Donna.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada kuartal II 2021, total impor Indonesia atas produk yang termasuk serat stapel sintetis dari poliester, tidak disisir atau diproses secara lain untuk pemintalan (kode HS 55032000) asal India, Tiongkok, dan Taiwan mencapai USD 17,64 juta.

Pemasukan via impor produk tersebut tertinggi dan dominan dilakukan oleh Tiongkok. Tercatat pada April 2021, nilai impor PSF lewat pelabuhan Tanjung Emas mencapai USD 5,44 juta dan via Tanjung Priok USD 2,61 juta. Lalu, pada Mei lewat Tanjung Priok USD 1,31 juta. Pada Juni via Tanjung Priok USD 1,83 juta, pada melalui Tanjung Emas USD 1,47 juta.