Jakarta, FORTUNE - Pemerintah melanjutkan program Kartu Prakerja pada 2023 dengan skema normal, tidak lagi menggunakan skema bantuan sosial.
Total anggaran yang disiapkan tahun ini hanya Rp2,67 triliun, menurun drastis dari anggaran 2022 yang mencapai Rp18 triliun.
"Skemanya bukan semi bansos lagi, tetapi skema normal yang diatur dalam Perpres 113 Tahun 2022 dan pelaksanaannya oleh permenko ekonomi 17 Tahun 2022," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers, Kamis (5/1).
Program Kartu Prakerja 2023 untuk tahap awal ini ditargetkan untuk 1 juta peserta. Namun, anggaran yang ditetapkan hanya bisa mencakup 595 ribu orang, katanya. Oleh karena itu, dibutuhkan anggaran tambahan sebesar Rp1,7 triliun untuk 405 ribu orang.
Adapun biaya per orang mencapai Rp4,2 juta: bantuan biaya pelatihan Rp3,5 juta, insentif sesudah pelatihan Rp600.000 diberikan satu kali, serta insentif survei Rp100.000 untuk dua kali pengisian survei.
Skema ini berbeda dari Program Prakerja yang diterapkan selama Covid-19.
Karena sifatnya berubah, kata Airlangga, program ini bukan hanya ditujukan untuk penggangguran, tap bisa diikuti oleh pekerja penerima subsidi upah untuk meningkatkan kemampuannya. “Ini bisa untuk rendering dan reskilling karena bukan Bansos lagi jadi bisa fokus yang pada keterampilan tertentu,” ujarnya.