Jakarta, FORTUNE - Pemerintah pusat terus memacu pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tak tanggung-tanggung, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian turun langsung memastikan percepatan program ini bisa terwujud di lapangan.
Agar langkah para kepala daerah tidak tersendat, Tito menyatakan akan segera menerbitkan Surat Edaran (SE) khusus. SE tersebut akan menjadi landasan hukum bagi bupati dan wali kota untuk menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) demi mendukung terbentuknya koperasi Merah Putih di wilayah mereka.
“Saya sudah siapkan SE-nya. Ini penting supaya kepala daerah tidak ragu-ragu menggunakan BTT. Kadang-kadang mereka takut diperiksa,” kata Tito dalam konferensi pers, Senin (14/4).
Tito menjelaskan, pembentukan koperasi Merah Putih bisa diakomodasi melalui dokumen APBD Perubahan yang biasa dibahas pada Mei hingga Juni dan disahkan September. Namun, bagi daerah yang belum sempat menyisipkan program ini, penggunaan dana BTT jadi solusi cepat untuk mengejar target launching di bulan Juli.
“Kalau belum masuk APBD Perubahan, masih bisa pakai BTT. Misalnya untuk biaya notaris atau administrasi lainnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Tito menegaskan bahwa peran pemerintah daerah, khususnya di level kabupaten dan kota, sangat vital dalam menyukseskan program ini. Ia merujuk pada Undang-Undang Desa yang menjadikan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai motor penggerak pembangunan di tingkat lokal.
“Bupati dan wali kota memegang peran penting karena mereka yang membina kepala desa dan BPD. Pemerintah pusat hanya mengawasi, bukan langsung turun ke desa,” ujarnya.
Program Kopdes Merah Putih sendiri menjadi salah satu janji besar Presiden Prabowo. Sebanyak 80.000 koperasi ditargetkan berdiri di seluruh pelosok tanah air dengan kebutuhan dana mencapai Rp400 triliun—sekitar Rp5 miliar untuk setiap koperasi.
Melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang diteken pada 27 Maret lalu, pemerintah menegaskan komitmennya menjalankan proyek ini secara bertahap. Dan kini, dengan dorongan dari Mendagri, tahapan awal peluncuran pada Juli mendatang tinggal selangkah lagi.