Jakarta, FORTUNE - Jabatan singkat Letnan Jenderal TNI, Novi Helmy Prasetya, sebagai Direktur Utama Perum Bulog yang hanya berlangsung empat bulan kini memicu sorotan tajam. Kembalinya sang jenderal ke dinas aktif dinilai tidak hanya membingungkan publik, tetapi juga menjadi preseden buruk yang mengindikasikan lemahnya konsistensi pemerintah dalam menegakkan Undang-Undang TNI.
Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES), Khairul Fahmi, menilai penugasan tersebut cacat hukum sejak awal. Ia merujuk pada Pasal 47 ayat (2) UU TNI yang baru direvisi, yang secara tegas membatasi prajurit aktif untuk menduduki jabatan sipil hanya pada 14 instansi tertentu dan harus melalui proses pensiun atau pengunduran diri.
"Penugasan Letjen Novi sejak awal Februari hingga akhir Juni 2025, yang kemudian ditarik kembali, menunjukkan bahwa proses administrasi tersebut tidak berjalan lancar sesuai ketentuan,” kata Fahmi kepada Fortune Indonesia, Senin (7/7).
Letjen Novi resmi ditarik kembali ke TNI per 30 Juni, sebuah langkah yang dikonfirmasi oleh Kapuspen TNI Mayjen Kristomei Sianturi pada Jumat (4/7). Pihak TNI berdalih penugasan tersebut merupakan permintaan Kementerian BUMN mendukung kebijakan strategis nasional dan telah disetujui oleh Panglima TNI.
Namun, Fahmi menegaskan situasi ini memperlihatkan ketidaktegasan administrasi personel TNI dan membuka ruang kecurigaan publik atas potensi politisasi jabatan. Menurutnya, kasus ini menjadi ironis karena terjadi justru setelah UU TNI direvisi untuk memperkuat norma pembatasan peran militer pada ranah sipil, sebuah semangat utama Reformasi menghapus praktik dwifungsi.
"Di era Presiden Jokowi, memang kembali ada sejumlah perwira tinggi TNI yang menduduki jabatan sipil di luar ketentuan UU," ujarnya. Peristiwa Letjen Novi, kata Khairul, menjadi sorotan karena melanggar aturan yang baru saja dikukuhkan.
Lebih lanjut, ia menilai kembalinya Letjen Novi ke TNI merupakan bentuk "koreksi administratif" yang terlambat. Ketika proses pemberhentian dari dinas aktif tidak tuntas, konsekuensinya adalah prajurit tersebut harus ditarik kembali.
"Namun, koreksi ini tidak menghapus kekeliruan di awal. Letjen Novi mestinya baru bisa menduduki jabatan Dirut Bulog setelah proses pemberhentiannya tuntas," kata Fahmi.
Ia pun memperingatkan agar penegakan aturan dan ketertiban administratif menjadi perhatian serius ke depan.
"Jika tidak, hal ini berpotensi menjadi preseden yang dapat merusak kredibilitas institusi dan melemahkan kepercayaan publik," ujarnya.