Jakarta, FORTUNE - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengusulkan anggaran sebesar Rp842,48 miliar untuk memperbaiki 1.600 perlintasan sebidang yang rawan kecelakan di berbagai wilayah di Indonesia. Langkah ini juga menjadi tindak lanjut dari pemerintah pasca insiden KRL dan KA Agro Bromo Anggrek di Bekasi Timur pada April lalu.
Menhub Dudy Purwagandhi mengatakan bahwa dana tersebut akan berasal dari dana Danantara dan APBN. Secara terperinci, sebesar Rp603 miliar akan berasal dari APBN dan Rp238 miliar akan berasal dari Danantara.
“Kami sudah berkoordinasi dengan BUMN Danantara, Danantara rencananya akan menggunakan dana CSR,” kata Menhub dalam raker Komisi V DPR RI dan Menteri Perhubungan, dikutip secara daring, Jumat (22/5).
Menhub menegaskan, bahwa perbaikan perlintasan sebidang tersebut akan dilakukan pada tahun ini.
Anggaran tersebut terdiri dari kebutuhan petugas penjaga perlintasan sebesar Rp603,9 miliar, pembangunan pos jaga sebesar Rp158,1 miliar, dan fasilitas pendukung mekanikal dan elektrikal sebesar Rp60,9 miliar.
Saat ini, terdapat 3.674 perlintasan sebidang di seluruh Indonesia, di mana 2.771 perlintasan terdaftar, dan 903 perlintasan tidak terdaftar. Dari keseluruhan data tersebut, terdapat 1.810 perlintasan sebidang yang tidak dijaga, yang terdiri dari 907 lokasi terdaftar dan 903 lokasi tidak terdaftar.
Sementara itu, berdasarkan evaluasi, terdapat 172 perlintasan yang direkomendasikan untuk ditutup karena lebar jalan kurang dari 2 meter dan 1.638 lokasi prioritas yang perlu dilakukan peningkatan keselamatan.
Sebelumnya, Presiden juga telah menyetujui pembangunan flyover di wilayah Bekasi sebagai bagian dari solusi jangka panjang mengingat tingginya kepadatan lalu lintas maupun tingginya kepadatan perjalanan kereta api dan pentingnya transportasi kereta api bagi mobilitas masyarakat.
Pemerintah juga telah menyiapkan kebutuhan anggaran sebesar Rp4 triliun untuk mendukung peningkatan keselamatan dan pembangunan infrastruktur perlintasan.
Saat ini, pemerintah tengah menunggu proses investigasi yang saat ini tengah dilakukan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).