Kemenhub Bangun Fasilitas Uji Kendaraan Pertama di RI Rp1,74 Triliun

Menhub menjelaskan, groundbreaking pembangunan BPLJSKB rencananya akan dilaksanakan pada pekan pertama November mendatang. Harapannya, dalam dua tahun pembangunan fasilitas tersebut dapat beroperasi dan mulai menguji coba kendaraan. 

Melalui skema KPBU, Menhub mengungkapkan bahwa negara mendapatkan ruang pendanaan yang efisien. Skema ini juga didukung Kementerian Keuangan melalui special mission vehicle-nya yakni PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) agar lebih mudah mendapat kredit dari perbankan (bankable).

Dalam hal ini, PT PII membantu penjaminan KPBU paving ground melalui Project Development Facility (DPF) berupa pendanaan berkelanjutan atau availability payment. Dengan cara ini, pemerintah memberikan jaminan pengembalian kepada lembaga keuangan selama proyek berjalan, yakni 15 tahun.

"Availability payment memang satu struktur yang save untuk para investor. Tapi meski demikian, kami detail melihat bagaimana value engineering dengan baik sehingga di satu sisi negara tetap mendapatkan ruang yang efisien dan investor tetap dapat ruang keuntungan," jelasnya. 

Dalam kesempatan sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan secara total nilai proyek KPBU proving ground di Bekasi mencapai Rp1,74 triliun. Dengan bantuan PT PII, proyek tersebut dapat mencapai Internal Rate of Return (IRR) hingga 11 persen. "Dengan perkiraan availability payment yang akan diberikan pemerintah mencapai Rp341 miliar per tahun," ucapnya.

"Tadi disampaikan proyek ini akan dibangun dalam dua tahun. Dan kemudian berusia 15 tahun, termasuk disampaikan oleh Pak Luky, tidak hanya pembangunan fisik namun keseluruhan sistem bahkan hingga maintanencenya. Tentu ini adalah sebuah proyek komprehensif," tambah Sri Mulyani

Bendahara Negara menuturukan, fasilitas yang diberikan PT PII untuk proyek di lahan seluas 90 hektare itu adalah satu dari sekian fasilitas Kementerian Keuangan untuk membantu kementerian/lembaga mencapai tujuan pembangunan, tanpa terus tergantung pada anggaran APBN murni.

"Namun juga mengundang atau crowding in lembaga swasta dan dana swasta sehingga bisa mempercepat atau mengakselerasi pembangunan yang sifatnya strategis dan dibutuhkan perekonomian indonesia." tuturnya.

PDF sendiri sudah dimulai sejak April 2019 dengan melakukan persiapan proyek secara komprehensif. Selain agar bank tertarik melakukan pendanaan, Project PDF juga membantu kementerian membuat proyek proving ground lebih menarik bagi investor internasional.

"Sehingga pengadaan dilakukan dengan standar global dan yang dimenangkan oleh konsorsium tadi antara Indonesia dengan luar negeri, terutama dari Jepang, dan kita berharap ini akan meningkatkan juga confidence terhadap kemampuan di dalam ikut serta procurement yang berskala global," tandasnya.