Kemenhub Usul Denda Truk ODOL Ditambah Jadi Rp2 Juta Karena Merugikan

Budi memberikan perbandingan bahwa di negara lain, rata-rata sanksi yang diberikan jauh di atas peraturan yang berlaku di Indonesia. Bahkan angkanya bisa mencapai di atas Rp100 juta.

Menurutnya, di Indonesia tidak mesti sampai harus mengikuti penerapan denda yang sangat besar tersebut. Kendati begitu, ia mengusulkan agar denda yang diterapkan bisa ditambah lagi.

"Sudah harus ditingkatkan minimal di atas Rp 1 juta atau Rp 2 juta. Sanksi bisa dilakukan dengan melihat pelanggaran yang dilakukan," ujarnya.

Budi juga menjamin, praktik-praktik pungutan liar yang kerap terjadi di jembatan timbang betul-betul diawasi oleh Kemenhub. Saat ini, petugas jembatan timbang hanya menjalankan fungsi melakukan penilangan.

Pihaknya tengah melakukan peningkatan pelayanan penerbitan surat uji tipe (SUT) dan sertifikat registrasi uji tipe (SRUT) berbasis aplikasi VTA online.  Dengan menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama Kepolisian, setiap pengajuan STNK diharapkan agar mengajukan SRUT terlebih dahulu untuk menghindari potensi kendaraan yang dimodifikasi menjadi ODOL.

Menurut dia, hingga saat ini tidak ada masalah yang muncul dari kendaraan yang sifatnya utuh dari agen pemegang merk, yang didaftarkan ke Kepolisian.

Adapun kendaraan rancang bangun, artinya yang dibeli dalam bentuk rangka dan selanjutnya akan dikerjakan karoseri, Ia meminta agar didaftarkan SRUT terlebih dahulu sebelum ke Kepolisian untuk diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

"Ada beberapa karoseri yang tidak bekerja sama dengan baik dengan Perhubungan Darat, kemudian langsung didaftarkan ke Kepolisian sebelum mempunyai SRUT. Diharapkan dengan MoU ini tidak ada lagi kendaraan yang seperti itu," ujarnya.