Kemenkes Taksir Klaim Covid-19 2021 Capai Rp64 Triliun

Dalam kesempatan sama, Kadir juga menegaskan bahwa Kemenkes telah menghentikan pengajuan klaim rumah sakit untuk perawatan pasien Covid-19 tahun 2020. Kebijakan itu diambil karena tunggakan pembayaran klaim tahun lalu terus membengkak. Jika pengajuan klaim tidak dihentikan, Ia khawatir proses perencanaan anggaran Kemenkes akan terganggu.

"Jika kami buka terus, tidak akan pernah berhenti. Jadi akan kami tutup supaya ada asersi yang menyebabkan kita bisa menghitung anggaran," ungkapnya.

Berdasarkan data BPJS Kesehatan per 17 September 2021, total biaya perawatan yang diklaim dari 686.129 pasien 2020 mencapai Rp40,79 triliun. Sementara yang telah terverifikasi mencapai Rp40,3 triliun atau 9,9 persen dari seluruh klaim yang diajukan

Namun hampir semua klaim itu baru diajukan pada 2021. Padahal, anggaran yang direncanakan Kementerian Kesehatan untuk membayar klaim 2020 di tahun ini hanya sebesar Rp8,3 triliun.

"Jadi bayangkan klaim 2020 masuknya 2021 sehingga klaim sampai Desember 2020 yang cuma Rp8,3 triliun itu membengkak. Makanya kami keluarkan edaran klaim tahun 2020 maksimal kita bisa terima 31 Mei 2021. Ternyata meskipun kita cut off yang diproses BPJS kesehatan masih ada Rp40,79 triliun ini lah yang membuat kami serba salah," tuturnya.

Kemudian, tahun ini BPJS mencatat ada 1.112.262 pasien Covid-19 dengan total klaim mencapai Rp60,8 triliun. Namun, dari total tersebut, baru 907.724 pasien yang klaimnya telah terverifikasi yaitu sebesar Rp50,1 triliun atau 84 persen dari seluruh klaim yang diajukan

Sementara itu, Kementerian Keuangan baru menyetujui anggaran pembayaran klaim sebesar Rp58,18 triliun. Sebesar Rp16,37 triliun di antaranya untuk membayar klaim 2020. Sementara sisanya sebesar, Rp41,8 triliun untuk pembayaran klaim tahun ini.

.