Jakarta, FORTUNE – Wakil Menteri Keuangan Juda Agung memaparkan strategi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara tanpa harus menaikkan tarif pajak, bea cukai, maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Langkah ini ditempuh untuk menjaga keberlanjutan fiskal sekaligus memastikan kebutuhan belanja negara tetap terpenuhi.
“Kita akan terus memastikan defisit APBN di bawah 3 persen,” ujarnya dalam acara CNBC Economic Outlook 2026 di Jakarta, Selasa (10/2).
Menurut Juda, pemerintah menyiapkan sejumlah upaya untuk menggenjot penerimaan negara.
Pertama, Kementerian Keuangan akan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui implementasi sistem core tax serta berbagai inisiatif digitalisasi. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat administrasi perpajakan sekaligus meminimalkan celah ketidakpatuhan.
Selain itu, Kemenkeu juga berupaya menekan potensi kebocoran pada penerimaan negara, baik dari pajak, bea cukai, maupun PNBP.
Upaya tersebut menjadi fokus jangka pendek pemerintah untuk memastikan setiap potensi penerimaan dapat dioptimalkan. “Ini menjadi fokus kita dalam jangka pendek, kita terus kurangi, kita terus tekan,” kata Juda.
Langkah berikutnya adalah mengurangi praktik under-invoicing pada kegiatan ekspor dan impor yang selama ini dinilai masih terjadi.
Pemerintah akan memperkuat pengawasan dan koordinasi antarlembaga untuk menutup celah praktik tersebut.
Di sisi lain, Juda menegaskan komitmen pemerintah menjaga likuiditas serta stabilitas ekonomi. Ia menilai kebijakan fiskal tidak dapat bekerja sendiri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Fiskal itu tidak bisa sendirian mendorong pertumbuhan. Pemerintah punya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, bagaimana pemerataan dan stabilitas. Fiskal tidak bisa sendirian, harus diorientasikan pada tujuan utama pertumbuhan dan pemerataan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi juga perlu didukung sektor keuangan, termasuk kebijakan moneter, perbankan, hingga lembaga pembiayaan seperti Danantara. Kombinasi instrumen fiskal, moneter, sektor keuangan, dan iklim investasi dinilai menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi.
Untuk memperkuat iklim usaha, Kemenkeu juga melakukan berbagai langkah debottlenecking atau penyelesaian hambatan di lapangan. Hingga saat ini, terdapat 81 masukan dari dunia usaha, dan 46 di antaranya telah diselesaikan.
“Ini adalah langkah konkret untuk mengatasi masalah yang terkait dengan iklim dunia usaha untuk mendorong komponen ketiga, yakni iklim usaha,” tutupnya.