Kemenperin Targetkan Kontribusi Industri Capai 20 Persen pada 2024

Menperin menyebutkan, stimulus yang dikeluarkan pemerintah di antaranya pemberian fasilitas berupa relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP). Insentif fiskal ini mampu meningkatkan produktivitas dan daya beli masyarakat, salah satunya pada produk mobil. Memasuki kuartal II-2021, laju penjualan mobil pun menanjak tajam lebih dari 758 persen.

Kebijakan lainnya yang sedang difokuskan oleh Kemenperin adalah program substitusi impor 35 persen pada 2022. Upaya strategis ini untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk impor sekaligus mendorong penguatan struktur industri manufaktur di dalam negeri.

Agus menyampaikan bahwa kebijakan tersebut akan didukung dengan optimalisasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). “Strategi ini ditempuh guna merangsang pertumbuhan investasi di sektor industri substitusi impor dan peningkatan utilitas industri domestik,” ucapnya.

Selanjutnya, Kemenperin juga dorong tercapainya persyaratan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), sehingga dapat membantu serapan oleh pengadaan pemerintah. Upaya ini dilakukan agar produk dalam negeri terserap dengan baik di pasar domestik.

Upaya strategis lainnya, yakni pembatasan produk impor yang tayang pada e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Salah satu contohnya, kini sebanyak 79 jenis dari total 358 jenis alat kesehatan produksi dalam negeri sudah bisa menggantikan produk-produk impor di e-katalog LKPP.

Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, kata Agus, awalnya terdapat lima sektor yang jadi prioritas pengembangan terkait kesiapan memasuki era industri 4.0. Namun, di tengah pandemi Covid-19, Kemenperin menambahkan dua sektor lagi untuk menopang perekonomian nasional.

“Ketujuh sektor potensial itu adalah industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, kimia, alat kesehatan, serta farmasi,” ujar Agus.

Agus berharap, dari kinerja tujuh sektor tersebut, Indonesia bisa menjadi bagian dari 10 negara yang memiliki perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030. “Target yang ditetapkan itu masih realistis untuk diwujudkan,” tuturnya.

Menteri Agus menambahkan, capaian substitusi impor pada sejumlah direktorat yang membawahi sektor-sektor prioritas tersebut, hingga saat ini masih berada pada jalur yang benar menuju target. Misalnya, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) yang telah mencapai substitusi impor hingga 21 persen. Lalu, Direktorat Jenderal Industri Agro, angkanya mencapai 18 persen hingga 19 persen.

Menperin optimistis, kenaikan Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia akan terus berlanjut hingga ke level 50. Angka ini menandakan bahwa sektor industri manufaktur Indonesia sedang dalam fase ekspansi. Pada Agustus 2021, PMI manufaktur Indonesia mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya yang ada di level 40,3 menjadi 43,7.

“Aktivitas industri manufaktur di Indonesia berkorelasi sekali dengan aktivitas masyarakat. Pembatasan membuat industri melakukan penyesuaian. Nah, pada Agustus sudah mulai ada pembukaan aktivitas lagi. Sehingga dibanding dari angka juli, PMI manufaktur Indonesia pada Agustus sudah masuk posisi rebound,” ujar Agus.

Menperin yakin pada September 2021, angka PMI akan naik ke level 50 atau dalam tahap ekspansi. Menegaskan hal ini, IHS Markit mencatat, perbaikan angka PMI Indonesia pada Agustus sejalan dengan kasus Covid-19 yang menurun.

Kemenperin juga mendapatkan dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) terkait anggaran untuk menjalankan program-program strategis, demi mencapai target yang telah ditetapkan. Selain itu, dukungan penambahan anggaran ini akan mendorong pembangunan industri dalam rangka PEN.

“Sesuai Surat Menteri Perindustrian kepada Pimpinan Komisi VII DPR RI tanggal 9 Agustus 2021 lalu, Kemenperin mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp820 Miliar untuk pelaksanaan beberapa kegiatan prioritas,” kata Menteri Agus.

Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI, Eddy Soeparno menyampaikan, Komisi VII DPR RI penyetujui Pagu Definitif Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-KL) Kementerian Perindustrian RI tahun anggaran 2022. Selanjutnya, pagu definitif tersebut akan diteruskan ke Badan Anggaran DPR. “Kami juga meminta Kemenperin untuk meningkatkan serapan anggaran TA 2021,” ujar Eddy.

Terkait persetujuan ini, Menperin pun mengapresiasi Komisi VII DPR RI atas dukungan terhadap penambahan anggaran Kemenperin untuk tahun anggaran 2022. “Penambahan anggaran hendaknya dilihat sebagai investasi yang hasilnya adalah kontribusi dari sektor manufaktur, yaitu PDB,” ujarnya.

Pagu anggaran 2022 Kemenperin semula sebesar Rp2,61 triliun. Kini, dengan usulan penambahan tersebut, pagu definitif Kemenperin menjadi Rp3,43 triliun. Anggaran kementerian pada 2022 difokuskan pada tiga kegiatan prioritas, yakni program pendidikan dan pelatihan vokasi, kemudian program nilai tambah dan daya saing industri, dan program dukungan manajemen.