Kementan Klaim Pengendalian PMK Optimal Jelang Lebaran

27 Mar 2025, 12:30 WIB

Farid Nurhakim

Ilustrasi saat seorang petugas melakukan vaksinasi pada hewan ternak. (Dok. Kementan RI)

Intinya sih...

Kementan klaim pengendalian PMK optimal menjelang Idulfitri 2025
Anggaran Rp100 M dialokasikan untuk 4 juta dosis vaksin PMK, tren kasus PMK menurun
Total vaksinasi nasional mencapai 1,6 juta dosis, provinsi di Indonesia capai target vaksinasi di atas 60%

Jakarta, FORTUNE – Kementerian Pertanian (Kementan) mengeklaim pengendalian penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak tetap optimal di seluruh Indonesia, menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah/2025 Masehi.

Meski begitu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta jajarannya tetap siaga. Dia pun mengeklaim timnya bergerak cepat dalam menangani penyebaran PMK.

Kementan juga telah mengalokasikan anggarannya sebesar Rp100 miliar untuk 4 juta dosis vaksin dalam upaya mengatasi wabah PMK di Indonesia. Hal ini dilakukan ketika tren kasus penyakit mulut dan kuku ini naik pada awal tahun.

“Begitu ada PMK, Rp100 miliar langsung kami geser. Dan jutaan vaksin itu telah didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia,” kata Amran dalam keterangan pers, Rabu (26/3).

Kini, dia menyebut bahwa tren kasus PMK di Indonesia telah menurun. “Alhamdulillah tren kasus PMK saat ini sudah melandai,” ungkap Amran.

Sementara itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan, Agung Suganda menyatakan untuk memastikan pengendalian PMK tetap optimal, timnya melakukan pemantauan harian rutin lewat portal Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional Terpadu (iSIKHNAS). Hal ini bertujuan guna mengantisipasi lonjakan lalu lintas ternak di pelbagai daerah menjelang Idulfitri tahun ini.

Agung menuturkan, hewan ternak yang baru tiba di lokasi tujuan biasanya mengalami penurunan daya tahan tubuh akibat kelelahan selama perjalanan. Kondisi ini membuatnya lebih rentan terserang penyakit termasuk PMK.

“Ternak sakit yang tidak segera ditangani dapat menulari ternak lain dan merugikan peternak. Kami mengimbau semua peternak dan pelaku usaha untuk segera menghubungi petugas kesehatan hewan setempat jika menemukan ternak yang sakit agar bisa segera ditangani,” ujar Agung.

Untuk memastikan kasus PMK terus melandai, Kementan meningkatkan kapasitas epidemiologi petugas kesehatan hewan agar mampu melakukan deteksi dini, respons cepat, dan pengendalian penyakit tersebut berbasis risiko.

“Dengan sumber daya yang terbatas, strategi ini memungkinkan daerah untuk menerapkan kebijakan yang tepat guna mengantisipasi penyebaran PMK,” kata Agung.

Total vaksinasi PMK secara nasional mencapai sekitar 1,6 juta dosis

Sebagai langkah pencegahan, Kementan menyebut sudah melaksanakan Bulan Vaksinasi PMK pada Januari—Maret 2025 dan bakal melanjutkan vaksinasi ulang pada Juli—September mendatang. Hingga saat ini, capaian vaksinasi nasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah mencapai 1.078.189 dosis atau 68,10% dari distribusi 1.583.200 dosis.

Kemudian, vaksinasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hibah, Corporate Social Responsibility (CSR), feedlot, dan mandiri sudah mencapai 607.462 dosis, sehingga total vaksinasi secara nasional mencapai 1.688.651 dosis.

“Angka ini masih terus bergerak karena petugas terus melakukan vaksinasi dan pelaporan melalui iSIKHNAS,” ujar Agung.

“Kami berharap bisa mencapai minimal 70%,” imbuh dia.

Direktur Kesehatan Hewan Kementan, Imron Suandy mengeklaim bahwa pihaknya telah mendistribusikan obat-obatan dan logistik pendukung ke berbagai daerah guna mempercepat pengendalian PMK. Bantuan tersebut mencakup antibiotik, vitamin, analgesik, disinfektan, dan peralatan medis lainnya.

Mayoritas provinsi di Indonesia capai target vaksinasi di atas 60%

Berdasarkan evaluasi nasional per Senin (24/3), pelaksanaan vaksinasi PMK terus menunjukkan progres positif. Sebagian besar provinsi sudah mencapai target vaksinasi di atas 60%, dengan beberapa daerah mencatatkan capaian di atas 80%.

Kementan RI pun terus berkoordinasi dengan dinas peternakan provinsi dan kabupaten atau kota, serta balai veteriner di seluruh Indonesia untuk merumuskan langkah strategis pengendalian PMK. “Kami memastikan ternak yang sakit tertangani dengan baik dan vaksinasi berjalan optimal guna mencegah penyebaran lebih luas,” kata Imron.

Selain vaksinasi, pengendalian PMK juga dilakukan melalui pengawasan ketat lalu lintas hewan dan produk hewan, penerapan biosekuriti, penyediaan pakan berkualitas, dan pemeriksaan kesehatan hewan secara rutin.

“Tidak cukup hanya mengandalkan vaksinasi. Semua aspek harus diperhatikan secara berkelanjutan,” tegas Imron.

Upaya strategis pemerintah dalam pengendalian PMK ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan ternak yang aman dan sehat menjelang Idulfitri 2025. Sistem pengawasan lalu lintas ternak yang ketat serta penggunaan aplikasi pemantauan yang diawasi oleh Pejabat Otoritas Veteriner (POV) menjadi langkah utama dalam mencegah penyebaran PMK antarwilayah.

“Kami mengharapkan dukungan dari semua pihak, termasuk peternak, pelaku usaha peternakan, dan masyarakat, agar upaya ini berhasil. Pastikan ternak sudah divaksin PMK dan memiliki Sertifikat Veteriner sebelum dilalulintaskan,” pungkas Imron.