Kementerian ESDM Lelang 629.000 Ton Bauksit, Berpotensi Sumbang PNBP Rp200 M
- Kementerian ESDM melelang 629.000 ton bauksit di Kepulauan Riau melalui aplikasi lelang.go.id
- Pelelangan berdasarkan regulasi Pasal 199J Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2025 dan hasilnya akan menjadi PNBP sektor ESDM
- Harapan lelang menciptakan kepastian hukum terhadap barang yang dikuasai negara dan berkontribusi lebih dari Rp200 miliar pada penerimaan negara
Jakarta, FORTUNE - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) melelang 629.000 metrik ton (MT) komoditas bauksit yang ada di Kepulauan Riau.
Lelang ini pertama kali dilakukan secara terbuka melalui aplikasi lelang.go.id. Adapun proses pelelangan sekaligus penawaran dibuka pada 16 Desember 2025 hingga 22 Desember 2025, dilanjutkan dengan proses penetapan pemenang lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam, Jl. Engku Putri (Depan Gd. Pusat Informasi Haji), Batam Center, Batam.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM Jeffri Huwae menjelaskan bahwa inisiatif lelang ini adalah tindak lanjut regulasi Pasal 199J Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
"Apabila kembali ditemukan stockpile mineral, baik bauksit, batubara, nikel, maupun komoditas lainnya, akan dilakukan penegakan hukum dengan menetapkan barang tersebut sebagai Barang yang Dikuasai Negara untuk kemudian dilelang," kata Jeffri dikutip dari siaran pers, Selasa (16/12).
Dana hasil lelang akan menjadi PNBP sektor ESDM. Kementerian ESDM optimis capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2025 ini dapat memenuhi target yang tertulis dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp254 triliun.
"Lelang bauksit ini sekaligus merupakan kado akhir tahun yang berharga bagi negara, berkontribusi terhadap penerimaan negara dengan potensi lebih dari Rp200 miliar," ujar Jeffri.
Selain manfaat di PNBP, Jeffri berharap pelaksanaan lelang dapat menciptakan kepastian hukum terhadap barang yang dikuasai negara dari sisa hasil aktivitas usaha pertambangan. Ia pun berharap masyarakat dapat mengikutinya.
"Proses ini fair (terbuka), maka kami mengajak seluruh pihak yang memenuhi kualifikasi untuk dapat mengikuti pelelangan ini," kata Jeffri.
Adapun, pihak regulator yang terlibat dalam lelang tersebut diantaranya Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) ESDM dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau, serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam.
