Kendalikan Bahaya Rokok, Pemerintah Naikkan Cukai Rokok 10%

Menkeu mengatakan bahwa peningkatan cukai ini dilakukan sebagai upaya mengendalikan produksi sekaligus edukasi dan sosialisasi pada masyarakat tentang bahaya merokok. Langkah ini dipandang sebagai bukti bahwa pemerintah tak melulu berpihak pada bisnis, namun juga kesehatan masyarakat.

“Kita menggunakan instrumen cukai di dalam rangka untuk mengendalikan konsumsi dari hasil tembakau, yaitu rokok, terutama untuk menangani prevalensi dari anak-anak usia 10-18 tahun yang merokok, yang di dalam RPJMN ditargetkan harus turun ke 8,7 persen pada tahun 2024,” ujarnya.

Penurunan ini adalah satu dari tiga aspek yang menjadi bahan pertimbangan pemerintah. Selain itu, terdapat dua aspek lainnya, seperti konsumsi rokok yang jadi konsumsi kedua terbesar dari rumah tangga miskin (12,21 persen untuk masyarakat miskin perkotaan dan 11,63 persen untuk masyarakat pedesaan), serta rokok menjadi salah satu risiko meningkatkan stunting dan kematian.

Meski begitu, Sri Mulyani mengatakan bahwa Pemerintah tak mengabaikan keberadaan industri rokok. Hal ini menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah, mengingat kontribusi industri ini pada perekonomian Indonesia.

Menurutnya, pemerintah memahami industri rokok memiliki tenaga kerja besar dan dari sisi pertanian, dari sisi hasil tembakau, yang juga harus dipertimbangkan secara proporsional.

"Selain itu, di dalam penetapan cukai tembakau juga perlu diperhatikan mengenai penanganan rokok ilegal, yang akan semakin meningkat apabila kemudian terjadi perbedaan tarif dan juga meningkatkan dari sisi cukai rokok tersebut,” kata Menkeu.