Jakarta, FORTUNE – Center for Economic and Law Studies (CELIOS) memperkirakan total kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Indonesia dapat menembus Rp39,29 triliun hingga Rp123,1 triliun sepanjang Januari–Agustus 2026. Kerugian sebesar ini dipicu oleh terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat serta membengkaknya biaya kesehatan akibat paparan asap karhutla.
Proyeksi kerugian batas atas sebesar Rp123,1 triliun tersebut setara dengan 49,1 persen dari estimasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Tengah pada 2026.
Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, menggarisbawahi perhitungan itu belum memasukkan potensi perluasan karhutla hingga akhir tahun, sehingga dampak riilnya berpotensi jauh lebih besar.
“Yang perlu digarisbawahi, angka ini belum menghitung skenario meluasnya karhutla hingga akhir tahun. Artinya, potensi kerugian riil bisa jauh lebih besar dari yang kami sampaikan hari ini,” kata Huda melalui keterangan resmi yang dikutip Rabu (2/9).
Berdasarkan data Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), frekuensi kejadian karhutla sepanjang Januari–Juni 2026 melonjak hingga 366 persen dibandingkan dengan periode sama pada 2025.
Data SIPONGI KLHK menunjukkan total area terbakar secara nasional mencapai 202.010,96 hektare. Kalimantan Barat menjadi wilayah terdampak terbesar dengan luas 38.310,86 hektare, disusul Papua Selatan seluas 25.838,53 hektare.
CELIOS menyatakan adanya pergeseran pola sebaran kebakaran yang kini merambah ke luar wilayah gambut klasik Sumatra-Kalimantan.
Lonjakan karhutla di Papua Selatan terindikasi sejalan dengan pembukaan lahan besar-besaran untuk proyek food estate dan bioetanol. Selain itu, provinsi non-gambut seperti Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur juga mengalami dampak signifikan.
Dari aspek kesehatan, CELIOS memetakan dampak biaya medis bagi masyarakat yang terdiagnosis ISPA oleh tenaga kesehatan. Jumlah penderita diperkirakan mencapai 1,78 juta orang dengan total beban biaya kesehatan Rp9,75 triliun. Angka ini mencakup biaya medis langsung (rawat inap dan jalan) sebesar Rp7,13 triliun serta biaya tidak langsung sebesar Rp2,63 triliun.
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menilai pergeseran pola karhutla menuntut perubahan strategi mitigasi pemerintah yang selama ini berfokus pada moratorium izin lahan gambut Sumatra-Kalimantan.
“Karhutla bukan semata anomali cuaca Super El-Nino, tapi juga ulah korporasi, rentannya lahan gambut akibat industri ekstraktif menjadi pemicu utama, sementara kekeringan panjang hanyalah pra-kondisi,” ujar Bhima.
Atas kondisi tersebut, CELIOS mengajukan empat desakan kebijakan: segera menetapkan status Bencana Nasional Karhutla 2026, membangun tempat pengungsian dan fasilitas evakuasi medis bagi kelompok rentan, mengevaluasi seluruh izin usaha perkebunan sawit termasuk yang berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN), serta membentuk tim pemulihan ekosistem terpadu menyusul dibubarkannya Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) pada 2024.