Jakarta, FORTUNE - Komisi VII DPR RI meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menambah kuota BBM jenis solar subsidi sebanyak dua juta kiloliter untuk mengatasi masalah kelangkaan di sejumlah daerah. Hal tersebut disampaikan dalam poin kesimpulan di akhir rapat dengar pendapat bersama Ditjen Migas Kementerian ESDM, BPH Migas dan PT Pertamina (Persero).
"Komisi VII DPR sepakat untuk melakukan penambahan kuota solar subsidi sebanyak dua juta kiloliter menjadi 17 juta kiloliter," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno Selasa (29/3).
Dalam rapat itu, parlemen juga meminta pemerintah untuk menyiapkan peta jalan dan infrastruktur strategic petroleum reserves (SPR) untuk menjaga ketahanan energi nasional.
Sementara itu, berdasarkan catatan BPH Migas, kuota solar subsidi yang ditetapkan 15,1 juta kiloliter di tahun ini telah tersalurkan sebanyak 3,79 juta kiloliter per 27 Maret 2022. Sementara, stok solar Pertamina tercatat sebanyak 1,9 juta kiloliter, yang diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan selama 23,27 hari ke depan.
Kepala BPH Migas Erika Retnowati menjelaskan bahwa peningkatan konsumsi solar yang terjadi saat ini merupakan akibat peningkatan kegiatan ekonomi. Di berbagai daerah permintaan solar dari sektor industri pun melonjak seiring dengan meningkatnya arus barang logistik dan transportasi.
Tak hanya itu, BPH Migas juga menemukan kendaraan-kendaraan tambang dan perkebunan yang ikut mengantre solar subsidi. Padahal, kendaraan industri seharusnya menggunakan solar nonsubsidi.
Disparitas harga solar subsidi dengan solar nonsubsidi yang terpaut jauh menyebabkan terjadinya penimbunan dan solar oplosan di berbagai daerah di Indonesia. "Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan fungsi kami dalam melakukan pengendalian dan juga pengawasan atas penyediaan dan distribusi BBM," tutur Erika.