Krakatau Steel Libatkan Kejagung Atasi Dugaan Korupsi Blast Furnace

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi mengatakan bakal membentuk tim khusus guna menginvestigasi mangkraknya pabrik tanur tiup tersebut. Dia mempertanyakan mengapa Krakatau Steel menghentikan operasional blast furnace. Padahal, seharusnya bisa berperan menekan impor baja.

Komisi VII akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut kabar mengenai perseroan dimaksud terlibat sebagai trader atau calo baja impor. 

“Ini enggak sesuai dengan semangat Presiden untuk penguatan industri dalam negeri. Bijih besinya banyak di Indonesia, bertebaran dimana-mana, bahkan Indonesia salah satu negara penghasil bijih besi terbesar di dunia. Tapi, lucu. Kita malah impor," ujar Bambang.
 

Proyek blast furnace KRAS pertama kali digodok 2008 dan mulai dibangun pada 2012. Saat Silmy diangkat sebagai Dirut KRAS pada kuartal IV-2018, progres pembangunan telah mencapai 98 persen.

Operasional fasilitas tersebut akhirnya dihentikan akibat inefisiensi pada tubuh perseroan. Terjadi ketidakcocokan antara produksi slab di pabrik tersebut dengan harga slab di pasar, sehingga KRAS berpotensi rugi. Padahal, nilai investasi yang dikeluarkan untuk membangun blast furnace mencapai US$850 juta atau sekitar Rp12,5 triliun.

Kontrak pembangunan kompleks pabrik dengan sistem blast furnace diteken pada 15 November 2011 dengan konsorsium kontraktor lokal PT Krakatau Engineering (PT KE) dan kontraktor luar, yaitu Capital Engineering and Research Incorporation Limited (MCC-CERI).

Proyek pembangunan Blast Furnace Complex (BFC) KRAS mencakup Sintering Plant, Coke Oven Plant, Blast Furnace, dan Hot Metal Treatment Plant dengan kapasitas produksi 1,2 juta metrik ton hot metal dan pig iron per tahun.