Jakarta, FORTUNE - Rencana pemerintah untuk menerapkan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan sektor swasta menuai kritik dari kalangan buruh. Alih-alih dinilai efektif menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), kebijakan ini justru dianggap kontraproduktif dan berpotensi menekan produktivitas kerja.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara, Ristadi, menilai kebijakan tersebut tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Sebab, kontribusi ASN terhadap total tenaga kerja nasional relatif kecil, sehingga dampaknya terhadap efisiensi BBM juga terbatas.
“WFH ASN dan imbauan ke swasta tidak akan banyak berpengaruh terhadap efisiensi konsumsi BBM, bahkan bisa kontraproduktif,” ujar Ristadi dalam keterangan tertulis, Selasa (24/3).
Berdasarkan perhitungannya, jumlah ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) hanya sekitar 5,58 juta orang atau setara 3,8 persen dari total penduduk bekerja yang mencapai 146 juta orang. Dengan komposisi tersebut, bahkan jika seluruh ASN bekerja dari rumah selama satu minggu penuh, penghematan BBM nasional diperkirakan hanya sekitar 3,8 persen.
Sedangkan, jika kebijakan WFH hanya diterapkan satu hari dalam sepekan, potensi efisiensinya bahkan turun drastis menjadi sekitar 0,76 persen.
“Jika berharap dari WFH ASN dan imbauan ke swasta untuk WFH bisa efisiensi konsumsi BBM sampai 20 persen, hitungan tersebut keliru,” ujarnya.
Ristadi mengatakan, konsumsi BBM terbesar justru berasal dari aktivitas produksi industri dan sektor pendukungnya, bukan dari mobilitas harian pekerja. Karena itu, pengurangan perjalanan kerja dinilai tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap konsumsi energi secara keseluruhan.
Di sisi lain, implementasi WFH di sektor swasta dinilai tidak mudah. Sebagian besar pekerjaan di sektor ini berkaitan langsung dengan proses produksi yang tidak dapat dilakukan dari rumah. Jika dipaksakan, kondisi ini berpotensi menimbulkan kebingungan dalam manajemen hingga menurunkan produktivitas kerja.
Tak hanya itu, efektivitas pengawasan ASN selama menjalankan WFH juga dipertanyakan. Ristadi menilai, tidak ada jaminan bahwa pegawai yang bekerja dari rumah tidak justru melakukan aktivitas di luar yang berpotensi meningkatkan konsumsi BBM.
“Selain itu, bisakah dijamin ASN yang WFH tidak keluyuran keluar rumah yang justru akan berdampak konsumsi BBM lebih banyak?” ujarnya.
Menurutnya, jika kebijakan ini tidak dirancang secara matang, dampak lanjutan yang mungkin terjadi adalah penurunan produktivitas. Kondisi tersebut berisiko memicu kelangkaan barang, kenaikan harga, hingga gejolak ekonomi dan sosial.
Sebagai alternatif, KSPN mengusulkan langkah yang dinilai lebih realistis untuk menekan konsumsi BBM. Di antaranya mendorong penggunaan transportasi non-BBM bagi pekerja yang tinggal dekat dengan tempat kerja, serta memperluas penggunaan transportasi umum dan kendaraan hemat energi.
Selain itu, pemerintah didorong untuk mempercepat transformasi teknologi di sektor industri agar lebih efisien dalam penggunaan energi. Langkah ini dinilai lebih berdampak jangka panjang, terutama dalam menghadapi potensi kelangkaan BBM di masa depan.
Pemerintah tengah mematangkan sejumlah kebijakan sebagai respons atas dinamika terkini, salah satunya rencana penerapan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan untuk sektor-sektor tertentu. Kebijakan ini dirancang dengan kriteria khusus, di mana sektor yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik tidak termasuk dalam skema WFH.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa kebijakan tersebut akan berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) serta menjadi imbauan bagi sektor swasta, khususnya yang tidak bersentuhan dengan layanan publik.
“Ini berlaku untuk ASN dan juga sebagai imbauan bagi swasta, khususnya yang tidak terkait pelayanan publik,” ujar Airlangga beberapa waktu lalu.
Untuk mematangkan kebijakan tersebut, Airlangga memimpin rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang digelar secara virtual. Informasi ini diketahui dari unggahan akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia pada Selasa (24/3).
Sejumlah pejabat turut hadir dalam rapat di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Dalam keterangan unggahannya di media sosial, Sekretariat Kabinet menyebutkan bahwa rapat tersebut membahas berbagai rencana kebijakan, khususnya terkait penyesuaian sektor energi guna menjaga stabilitas dan keberlanjutan ekonomi, serta sejumlah stimulus ekonomi.