Jakarta, FORTUNE – Proyek pembangunan pembangkit listrik dengan kapasitas total 35.000 megawatt (MW) masih bergulir.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengatakan realisasi penyelesaian proyek tersebut telah mencapai 22.000–23.000 MW.
Proyek 35.000 MW sendiri sedianya dicanangkan untuk jangka waktu lima tahun. Namun, seiring perkembangannya, proyek tersebut diperpanjang menjadi 10 tahun.
"Dengan adanya renegosiasi ini, jadwalnya kami undurkan. Dari yang tadinya selesai di 2019, mundur menjadi tahun 2026," kata Darmawan di hadapan Komisi VII DPR-RI, Rabu (5/7).
Dia mengatakan perpanjangan waktu dilakukan demi memberikan ruang bagi PLN untuk kembali menyeimbangkan pasokan dan permintaan listrik. Sebab, kini PLN masih mengalami kelebihan pasokan listrik nasional tidak terlepas dari menurunnya permintaan listrik selama pandemi Covid merebak.
Sebagai konteks, persoalan kelebihan pasokan masih menjadi masalah dalam industri kelistrikan nasional. Menurut standar PLN, margin cadangan listrik berkisar 20–40 persen. Namun, di sejumlah wilayah posisi margin cadangan listrik hingga Juni 2023 masih lebih tinggi dari patokan tersebut.
Pada wilayah Jawa–Bali, misalnya, posisi margin cadangan listrik mencapai 44 persen; dan margin cadangan pada sistem interkoneksi Kalimantan adalah 57 persen, dan Belitung 46 persen.
Salah satu cara untuk mengurangi margin sebesar itu adalah melakukan renegosiasi proyek pembangkit.
“Kami ada penundaan juga untuk masuknya ke dalam ekosistem kami agar keseimbangan antara pasokan dengan permintaan bisa kami jaga,” kata Darmawan.