Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan layanan syariah BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) yang telah diberlakukan di Aceh akan diperluas ke sejumlah provinsi lain. Hal ini diperlukan untuk memperkuat kinerja keuangan syariah melalui beberapa program yang sudah maju atau berjalan seperti jaminan sosial dan ketenagakerjaan.
Kendati demikian, pemerintah masih terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar seluruh masyarakat Indonesia juga dapat menikmati opsi syariah ini.
"Tentu dengan adanya dua provinsi Sumatera Barat maupun Riau dan Jawa Barat, di mana nanti komite daerah ekonomi syariah sudah dan akan dibentuk, akan makin mempercepat dan memberikan dukungan yang lebih nyata untuk layanan sosial ketenagakerjaan," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (30/5).
Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani juga menyampaikan sejumlah hasil rapat pleno Komite Nasional Keuangan Syariah (KNEKS) yang berlangsung hari ini.
Salah satunya, ketertarikan sejumlah daerah untuk membangun kawasan ekonomi khusus atau kawasan industri syariah yang disampaikan oleh para gubernurnya. Ini menurutnya pembahasan yang cukup penting sebab untuk mempercepat program reguler maupun prioritas ekonomi syariah, dibutuhkan kerja sama tak hanya lintas kementerian dan lembaga melainkan antara pemerintah pusat dan daerah.
"Setelah kita meluncurkan inisiatif, dua yang sudah ada, Sidoarjo dan Cikarang, beberapa gubernur melaporkan bahwa mereka juga ingin membangun kawasan industri halal. Ini perlu untuk didukung dengan program kementerian/lembaga," tuturnya.
Adapun dukungan yang dimaksud salah satunya adalah mengundang para pelaku ekonomi masuk melalui program serta kebijakan insentif yang disediakan kementerian dan lembaga.
"Apa manfaat dan kelebihannya sehingga mereka tertarik. Dan tentu berbagai prioritas dan fasilitas yang bisa dinikmati itu menjadi salah satu yang perlu dipikirkan," imbuhnya.