Lippo Karawaci Bantah Lahannya Disita Terkait BLBI

Sebelumnya, dalam konferensi pers Penguasaan Fisik Aset Negara Eks BLBI, Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan 44 bidang tanah di Lippo Karawaci merupakan aset yang diberikan Lippo Group kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai pengurangan kewajiban BLBI.

"Kami berada di salah satu aset properti yang telah dikuasai negara yaitu aset properti eks debitur PT Lippo Karawaci eks Bank Lippo Group yang diserahkan kepada BPPN sebagai pengurang kewajiban BLBI. Aset ini terdiri dari 44 bidang tanah dengan luas 251.992 meter2," jelas Mahfud.

Dalam kesempatan sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyebut Lippo sebagai pemilik aset tersebut. Kendati demikian, aset tersebut belum tentu merupakan milik obligor atau pemilik bank yang dibailout pemerintah, melainkan bisa juga milik debitur yang mendapat pinjaman dari bank yang dibailout oleh pemerintah.

Yang jelas, baik obligor atau debitur tersebut telah menandatangani surat perjanjian dengan BPPN bahwa punya kewajiban membayar pinjaman tersebut ke negara.

"Aset-aset yang sekarang ini sedang kami coba ambil-alih atau diamankan adalah aset kolateral dari pinjaman debitur atau pemilik obligor, yaitu pemilik bank yang dapat BLBI. Nanti bisa saja saya sampaikan, yang ini tadi bagian dari Lippo Karawaci mungkin pemiliknya atau dia obligor atau debitur sebelumnya," jelas bendahara negara.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa nilai tanah yang dikuasai negara di Lippo Karawaci mencapai Rp1,3 triliun dan telah dibaliknamakan menjadi milik Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Artinya, aset tersebut telah tercatat pada laporan keuangan pemerintah pusat.

Ia juga mengapresiasi kerja sama berbagai pihak dalam pengamanan aset tersebut. Sebab meski telah dikuasai negara, selama ini tanah tersebut dimanfaatkan oleh pihak ketiga secara tidak sah.

"Saya senang tadi semua plangnya banyak dari institusi di situ. Tak hanya Kementerian Keuangan yang mengelola aset negara tapi ada simbol dari kepolisian, kejaksaan, Kemenkopolhukam, ATR dan lain-lain. Ini bagus sehingga moga-moga ini akan memberikan pencegahan bagi mereka yang mencoba untuk menggunakan secara tidak sah aset itu," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Harian Satgas BLBI Rionald Silaban membenarkan 44 bidang tanah di Tangerang itu telah diserahkan kepada BPPN sejak lama. Namun sama seperti Mahfud, ia menyatakan bahwa penyerahan tanah dilakukan oleh Lippo Karawaci.

"Ini adalah merupakan tanah yang sudah diserahkan Lippo Karawaci kepada BPPN. Yang kita lakukan hari ini adalah kita memastikan penguasaan kita. Karena ternyata selama ini tanah ini dikuasi orang lain. Itu lah juga yang telah kita lakukan di mana kita memiliki hak," imbuhnya.