Luhut Kaget dengan Efek Program MBG, Begini Faktanya

20 Mar 2025, 10:09 WIB

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bersiap mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Intinya sih...

Program MBG memiliki dampak luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
MBG mampu menciptakan 1,9 juta lapangan kerja baru dan menekan tingkat kemiskinan hingga 5,8 persen.
Pentingnya pengawasan transparan dan akuntabel serta melibatkan masyarakat dalam pemantauan program MBG.

Jakarta, FORTUNE - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengaku terheran-heran menyaksikan dampak program MBG terhadap perekonomian Indonesia.

Dia menyampaikan keterkejutannya itu setelah mendengar paparan dari ahli kemiskinan sekaligus anggota DEN, Prof. Arief Anshory Yusuf, dalam rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3).

“Dampak MBG ini memang luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan ekosistem yang terbentuk dari program ini,” kata Luhut dalam konferensi pers, Rabu (19/3).

Pada kesempatan tersebut, Arief Anshory, yang juga merupakan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad), memaparkan hasil kajian DEN mengenai dampak MBG. Ia menyebutkan program ini memiliki efek signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan pengurangan tingkat kemiskinan di Indonesia.

“Program ini sangat progresif dalam konteks pro-jobs. Berdasarkan kajian kami, MBG mampu menciptakan hingga 1,9 juta lapangan kerja baru. Selain itu, tingkat kemiskinan dapat ditekan hingga 5,8 persen jika kebijakan royalti dari program ini diterapkan dengan benar,” kata Arief.

Ia juga menyoroti dampak MBG dalam mengurangi ketimpangan ekonomi. Menurutnya, distribusi manfaat yang merata akan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat kelas bawah.

“Bayangkan jika satu keluarga dengan tiga anak mendapatkan bagian dari program ini. Mereka bisa menerima hingga Rp600.000 dari MBG setiap bulan. Sebagai perbandingan, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) saja masing-masing hanya sekitar Rp200.000,” ujarnya.

Program MBG perlu diawasi

Arief menegaskan pentingnya pengelolaan yang transparan dan akuntabel agar program MBG dapat berjalan sesuai harapan, meski saat ini dampaknya besar.

Dia pun mengusulkan tiga langkah strategis.

Pertama, meninjau proses bisnis (business process review) guna memastikan implementasi berjalan optimal. Kedua, mengadakan audit rutin, yang dijalankan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) demi mencegah potensi penyimpangan.

Ketiga, melibatkan masyarakat dalam proses pemantauan agar pelaksanaan program memiliki rasa kepemilikan yang kuat.

“Kita juga harus memastikan tidak ada kebocoran dalam rantai pasok. Jika bahan-bahan tertentu tidak perlu diimpor, maka sebaiknya tidak usah diimpor. Hal ini penting agar dampak MBG tetap terjaga dan tidak terganggu oleh kebijakan yang tidak perlu,” ujarnya.

Sebagai program unggulan nasional, MBG dinilai sebagai salah satu kebijakan paling berdampak dalam mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. Oleh karena itu, Arief menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan dan efektivitas program ini.

“Ini adalah flagship bangsa kita. Kita harus menjaga dan memastikan bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas,” katanya.