Jakarta, FORTUNE – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Mahkamah Agung (MA) melakukan upaya-upaya strategis dalam mengurangi hambatan-hambatan hukum untuk percepatan pembangunan ekonomi. Harapan itu ia sampaikan dalam Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung secara daring dari Istana Negara.
“Antara lain melalui percepatan penanganan perkara perdata melalui mekanisme gugatan sederhana, mendorong konsistensi putusan, serta melakukan reformasi pelaksanaan putusan,” ujar Jokowi seperti dikutip laman Sekretariat Kabinet, Selasa (22/2).
Jokowi menilai Mahkamah Agung berperan krusial sebagai pengawal keadilan dan mendukung transformasi Indonesia dengan menghasilkan keputusan penting (landmark decision).
"Dalam memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat, yang memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi para pelaku usaha dan investor, yang melindungi aset-aset negara dan aset-aset publik lainnya, serta memberikan efek jera bagi koruptor dan mafia hukum yang mencederai rasa keadilan,” ujar mantan Wali Kota Solo ini.
Lebih lanjut, dia juga meminta model alternatif penyelesaian perkara perlu diterapkan untuk mengurangi beban pengadilan. Misalnya, dengan mengedepankan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata, mengedepankan restorative justice untuk perkara pidana serta proses dialog yang melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait secara profesional, transparan, dan akuntabel agar penegakan hukum yang berkeadilan dapat terwujud.