Pola Kerja WFH Rentan Kena Serangan Siber, Ini Kata Pengamat

CEO NTT Ltd, Hendra Lesmana juga mengungkapkan hal serupa. Menurutnya,   serangan siber yang terjadi pada data-data pekerjaan dan perangkat yang digunakan para pekerja, secara umum memiliki motif finansial dan spionase industri.

Data  yang paling rentan diretas adalah informasi keuangan, pelanggan, atau data-data pribadi.

“Para pekerja yang bekerja dalam jaringan yang terkoneksi dari kafe, rumah, atau jaringan tidak aman lainnya, dan perangkat yang digunakan bukan dari kantor, sangat berisiko terkena serangan siber,” kata Hendra seperti dikutip Antara, Rabu (30/3).

Menurut Pratama, perusahaan saat ini belum terbiasa membekali pegawainya dengan pengetahuan teknologi informasi (TI), termasuk software dan hardware yang memiliki jaringan aman untuk mengakses sistem kantor.

Hal ini cukup ironis, mengingat kejahatan peretasan semakin banyak terjadi di tengah persaingan bisnis yang begitu keras.

“Minimal diberi edukasi supaya jangan mengakses internet dari jaringan berbahaya seperti wifi publik gratis. Lalu, minimal dibekali antivirus, VPN maupun tools seperti zero trust,” kata Pratama.

"Dengan pembatasan jam kerja, bukan berarti pengawasan terhadap sistem jadi berkurang. Bahkan di luar negeri, menurut Microsoft, anggaran belanja untuk keamanan siber justru meningkat selama pandemi Covid19."

Perusahaan juga wajib memitigasi risiko selama memberlakukan sistem WFH. Protokol dan ancaman keamanan siber pada akhirnya tidak bisa diremehkan karena ancaman pada dunia maya terus berkembang. “Perusahaan harus mengambil tindakan preventif untuk melindungi data perusahaan dan aset-asetnya,” ucap Pratama.

Selain personal dan perusahaan, menurut Pratama, pemerintah juga harus berperan besar dalam mewujudkan ekosistem jaringan internet yang aman.

“Saat ini betapa UU Perlindungan Data Pribadi dibutuhkan dan sangat mendesak, untuk memaksa Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) membangun sistem yang kuat dan ikut andil dalam menjaga keamanan siber,” ujarnya.

Pemerintah juga diharapkan memberi edukasi lebih sering lagi kepada perusahaan-perusahaan–baik swasta maupun negeri–untuk meningkatkan kesadaran keamanan siber. Edukasi standar keamanan perlu diterapkan dan disampaikan ke semua perusahaan, demi sistem informasi kantor yang tidak mudah untuk terekspos.