Menaker Akan Permudah Syarat Klaim JHT dalam Permenaker Baru

Salah satu wujud penyederhanaan adalah pengurangan tiga dokumen menjadi dua sebagai syarat klaim manfaat JHT.

“Ada kemudahan-kemudahan administratif yang belum diatur di Permenaker 19 Tahun 2015,” ujarnya.

Jika terjadi perselisihan, maka Perjanjian Bersama (PB) tidak perlu sampai didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Ihwal putusan PHI: jika tidak dapat dipenuhi, dapat diganti dengan petikan putusan PHI.

Seluruh proses klaim manfaat akan dilakukan secara daring dan pembayaran manfaat ditransfer langsung oleh BPJS Ketenagakerjaan melalui rekening peserta.

Revisi Permenaker 2 Tahun 2022 akan rampung sebelum Mei tahun ini. Sebab, jika tidak diselesaikan yang berlaku adalah Permenaker 2 Tahun 2022. “Meskipun itu batasnya, kami berusaha sebelum Mei harus selesai,” ujarnya.

Ida berharap Rancangan Revisi Permenaker 2/2022 ini telah sejalan dengan aspirasi pekerja. Soalnya, poin-poin perubahan Permenaker telah melalui proses serap aspirasi dengan para serikat pekerja/serikat buruh dan telah memperhatikan rekomendasi Sidang Pleno Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional yang dilaksanakan pada 11 Maret 2022.