Mendag Buat Aturan Baru Untuk Jaga Stok Minyak Goreng Dalam Negeri

Permendag dimaksud mengatur tata cara sebelum melakukan ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya seperti, Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein), dan Used Cooking Oil (UCO).

Pengusaha atau eksportir yang ingin melakukan ekspor harus melalui mekanisme perizinan berusaha berupa Pencatatan Ekspor (PE).

Untuk mendapatkan PE, eksportir harus memenuhi persyaratan antara lain Surat Pernyataan Mandiri bahwa eksportir telah menyalurkan CPO, RBD Palm Olein, dan UCO untuk kebutuhan dalam negeri, dilampirkan dengan kontrak penjualan, rencana ekspor dalam jangka waktu enam bulan, dan rencana distribusi ke dalam negeri dalam jangka waktu enam bulan.

Dia pun menegaskan bagi produsen dan eksportir sawit yang tidak mengikuti aturan tersebut akan diberikan sanksi. Adapun hukuman yang bakal dikenakan, dari tingkat administratif hingga pencabutan izin ekspor CPO.

“Kami akan memberlakukan hukum yang sangat tegas kepada yang melanggar. Berat sama dipikul ringan sama dijinjing,” ujarnya.

Selain merilis aturan baru, Lutfi mengumumkan pemerintah menetapkan kebijakan satu harga minyak goreng dengan harga setara Rp14 ribu per liter. Kebijakan minyak goreng satu harga merupakan upaya lanjutan pemerintah untuk menjamin ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau.

Melalui kebijakan ini, kata Lutfi, seluruh minyak goreng, baik kemasan premium maupun kemasan sederhana, akan dijual dengan harga tersebut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta usaha mikro dan kecil.

Minyak goreng satu harga itu disubsidi dengan dana pungutan ekspor CPO yang dihimpun oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Dana yang digelontorkan mencapai Rp7,6 triliun. Untuk penyediaannya sendiri mencapai 1,5 miliar liter dilakukan selama 6 bulan ke depan.