Mendag Temukan Perusahaan Nakal Tak Distribusikan Minyakita

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, meminta Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Indonesia National Single Window atau INSW untuk mendepositokan 66 persen hak ekspor CPO yang dimiliki eksportir saat ini. Dengan demikian, hak eskpor tersebut saat ini tidak dapat digunakan.

Luhut mengatakan pencairan deposito akan dilakukan secara bertahap per 1 Mei nanti. Pencairan hak ekspor akan melihat kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban Domestic Market obligation atau DMO.

"Akan diberikan ruang pencairan deposito lebih cepat bagi perusahaan yang harus memenuhi kontrak yang sudah ada, tetapi hak ekspor yang dimiliki tidak mencukupi meski telah memenuhi tambahan DMO," kata Luhut dalam keterangan tertulis, Selasa (7/2).

Luhut juga telah meminta Kementerian Perdagangan untuk memastikan peningkatan pasokan DMO oleh produsen minyak goreng sebesar 50 persen hingga Lebaran nanti.

"Alokasi per perusahaan ditentukan berdasarkan rata-rata kinerja ekspor perusahaan selama Oktober–Desember 2022 secara proporsional dan kepatuhan masing-masing perusahaan terhadap pemenuhan DMO,” ujarnya.

Dia menegaskan kepada seluruh instansi yang terkait seperti Satgas Pangan, Kemendag, dan Kemenperin untuk melakukan pengawasan yang ketat berdasarkan data Simirah (Sistem Informasi Minyak Goreng Curah), dan hasil temuan di lapangan terhadap pelaksanaan distribusi, terutama dalam periode menjelang Ramadan dan Lebaran.

“Saya minta segala bentuk pelanggaran dapat ditindak tegas. Kemendag mohon untuk meningkatkan insentif pengali Minyakita menjadi 1,5 dan 1,75 untuk kemasan bantal dan pouch/botol untuk menjaga gap dengan minyak curah tetap menarik," ujarnya.