Badan Pangan Nasional: Cadangan Pangan Kunci Hadapi Krisis dan Inflasi

NFA mendorong terwujudnya tata kelola penyelenggaraan CPP yang mumpuni, khususnya di setiap daerah. Hal ini dilakukan melalui pembentukan payung hukum atau regulasi, sehingga penyelenggaraan CPP di daerah ini dapat terlindungi dari sisi good governance.

“Kami mendorong terciptanya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kepala daerah memiliki hak prerogatif dalam mengatur penyelenggaraan cadangan pangan di wilayahnya masing-masing,” ucap Arief.

Sebaran produksi pangan cenderung tidak merata antar waktu dan wilayah. Padahal kebutuhan pangan per bulan relatif tetap sepanjang tahun. Situasi ini menyebabkan fluktuasi harga yang dapat merugikan produsen dan konsumen, bahkan berimbas pada peningkatan inflasi.

 Arief menilai bahwa pemetaan dan pendataan cadangan pangan nasional sebaiknya dilakukan lebih terperinci dan terencana. Untuk memastikan terdapat pemerataan, pemerintah daerah diimbau memiliki data rinci mengenai berapa stok dan kebutuhan pangan harian untuk daerahnya.

“Dari level pusat hingga desa harus memiliki data berapa cadangan pangan yang dimiliki, dengan begitu bisa kita lihat ketercukupannya. Apabila kurang dapat dilakukan intervensi penyaluran CPP dan pengiriman antar daerah. NFA siap memfasilitasi langkah tersebut,” kata Arief.

Arief menyebutkan jenis CPP yang harus dipastikan ketersediaaannya antara lain adalah beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, cabai, bawang, daging unggas, daging ruminansia, telur unggas, minyak goreng, dan ikan. Menurutnya, fluktuasi harga pangan yang kerap menjadi penyebab inflasi terjadi karena ketersediaan CPP masih untuk komoditas beras saja.

Dalam upaya ini, NFA bekerja sama dengan lembaga lain, seperti Bulog dan PTPN (Perkebunan Nusantara). “Kami mendorong untuk menambah jumlah dan jenis komoditas pangan yang dijaga dynamic stock level-nya,” ujarnya