Ombudsman: Keputusan Impor Beras Bepotensi Timbulkan Maladministrasi

Ombudsman juga menyayangkan adanya perbedaan data antara Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog dengan Kementerian Pertanian. Badan Pangan Nasional menyatakan CBP yang dikelola oleh Perum Bulog berkurang 50 persen dari batas aman stok beras yang 1,2 juta ton per tahun, sedangkan Kementerian Pertanian menyatakan stok beras surplus.

“Polemik yang dipicu oleh perbedaan data stok beras antar K/L terkait sebetulnya merupakan kejadian berulang sebagaimana kegaduhan rencana impor beras untuk keperluan CBP pada awal tahun 2021. Data stok beras hanya sebagian kecil dari banyaknya faktor yang penting diperhatikan oleh pemerintah sebelum mengambil keputusan impor beras untuk CBP,” ujar Yeka.

Data Ombudsman RI, hingga 6 Desember 2022 stok beras total yang dimiliki Bulog mencapai 503 ribu ton yang 61 persennya merupakan CBP. Pihak Bulog memperkirakan pada Desember tahun ini masih harus mengeluarkan stok 200 ribu ton sehingga sisa stok yang ada hanya 300 ribu ton.

Menurut Yeka, data kebutuhan beras nasional dalam sebulan rata-rata mencapai 2,5 juta ton, dan stok beras minimum sesuai penugasan kepada Perum Bulog dari Rakortas rata-rata sekitar 1,5 juta ton. Terdapat selisih dengan stok beras saat ini yang masih perlu dipenuhi oleh Perum Bulog dengan berbagai skema yang bisa dilakukan.

“Proses pemenuhan kekurangan stok beras yang akan dilakukan dihadapkan pada pilihan yang cukup krusial, dimana ketika pilihan dijatuhkan kepada penyerapan dalam negeri maka akan dihadapkan pada kondisi tingginya harga gabah,” kata Yeka.

Saat ini, harga gabah di penggilingan telah mencapai Rp6.000–6.300 per kilogram, dan hal ini akan berdampak pada harga beras di hilir yang idealnya ada pada rentang Rp11.000–12.000 per kilogram.

Sementara Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium adalah Rp9.450–10.250 per kilogram.

Berdasarkan temuan Ombudsman di Provinsi Banten, Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan dan Gorontalo, pada Oktober–November 2022 harga gabah terendah yang ditemukan di lima provinsi tersebut Rp5.150 per kilogram.

“Perum Bulog mengalami kesulitan dalam melakukan pengadaan beras dalam negeri karena harga pasar gabah sudah diatas Harga Pembelian Pemerintah,” ujar Yeka.

Menurut Ombudsman, pemerintah belum efektif dalam membangun kebijakan seputar beras yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Dia mengatakan kebijakan pemerintah yang mencabut captive market dalam program penyaluran beras Perum Bulog dan lambannya pemerintah dalam merevisi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) mengakibatkan kinerja pengadaan beras Perum Bulog melorot, dan mempersulit pelaksanaan stabilisasi harga beras.

“Agar kejadian ini tidak berulang di akhir 2023, alangkah patutnya jika pemerintah kembali memikirkan untuk memastikan pengadaan beras program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bersumber dari pengadaan beras Perum Bulog,” kata Yeka.