Para Komposer Musik Deklarasikan AKSI Untuk Perjuangkan Hak Royalti

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pembina AKSI yang juga pentolan band DEWA 19, Ahmad Dhani Prasetyo, mengatakan AKSI berharap bisa ikut mengelola performing rights (live event) atas lagu-lagu ciptaan para komposer di Indonesia. “Kita harus duduk bersama dalam mensejahterakan para komposer, bukan ngajak perang atau macem-macem,” ujarnya.

Menurut Dhani, semua pihak–baik DJKI, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), pelaku pertunjukkan, maupun para seniman musik dan pencipta lagu–harus berdiskusi untuk mencari solusi atas permasalahan klasik yang sudah lama dibiarkan terjadi berkenaan dengan hak royalti para pencipta lagu atas karya-karya mereka.

Dhani mengatakan, selama ini LMKN mengumpulkan royalti dari berbagai sumber dengan pencapaian sekitar Rp140 miliar. Namun, khusus dari performing rights hanya didapat sekitar Rp900 juta, yang berarti tidak sampai 1 persen saja. “Nah ini yang kami (pencipta lagu) merasa kurang puas. Maka dari itu, kami minta pada LMKN, udah yang 1 persen kue royalti itu kami kelola, supaya kalau memang kecil ya kami nggak perlu complain,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal AKSI yang juga seorang komposer, Doadibadai Hollo, mengatakan AKSI akan memfasilitasi para komposer untuk memperjuangkan hak-haknya melalui audiensi dan advokasi, terutama saat berhadapa dengan aturan berlaku yang dinilai masih banyak menyisakan celah kurang menguntungkan bagi para pencipta lagu. “Kalau bisa kami bawa ke parlemen, kami akan bawa, untuk masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas),” katanya.

Dengan adanya AKSI, para komposer yang saat ini bergabung sebanyak 44 orang, akan punya komunitas dan bisa berjuang untuk hak-hak mereka dalam sebuah asosiasi yang berkekuatan hukum resmi. “AKSI akan menjadi fasilitator mereka, supaya komposer merasa aman, ketika punya masalah dengan karya-karya mereka,” ujar Badai.