Pembangunan IKN Dimulai, Bagaimana Kesiapan Anggarannya?
Jakarta, FORTUNE - Presiden Joko Widodo mengatakan sekitar 20 persen dari total biaya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang mencapai Rp466 triliun bakal bersumber dari APBN. Di luar itu, anggaranya akan berasal dari kemitraan pemerintah dengan swasta atau Public Private Partnership (PPP), lalu Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta skema-skema lain yang memungkinkan.
"Hitungan sementara Rp466 triliun, itu kurang lebih 19-20 persen itu nanti berasal dari APBN, dan sisanya bisa dari PPP, berasal dari KPBU, berasal bisa dari murni investasi sektor swasta, bisa juga dari BUMN, atau bisa juga menerbitkan obligasi publik, semua bisa dilakukan," ujarnya melalui saluran YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (15/3).
Namun, belum ada kepastian sumber pendanaan untuk tahap awal pembangunan IKN tahun ini. Dalam dokumen Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, anggaran awal pembangunan IKN ditetapkan Rp965,4 miliar, yang Rp798 miliar di antaranya berasal dari BUMN. Nantinya dana itu akan digunakan untuk membangun infrastruktur jaringan utama telekomunikasi.
Padahal, pemerintah punya target ambisius untuk dapat mulai memindahkan sebagian ASN pemerintah pusat beserta TNI dan Polri ke Kalimantan Timur mulai 2024. Dus, dalam kurun kurang dari tiga tahun, pengadaan lahan dan infrastruktur dasar pembangunan istana negara dan bangunan strategis ASN/TNI/Polri beserta rumah dinasnya harus bisa diselesaikan.
Tetap ada optimisme mengenai komitmen dari investor
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia optimistis pembangunan tahap awal bisa terus melaju dengan dana investor. Meski SoftBank sempat diberitakan mundur dari rencana investasi IKN dengan nilai US$100 miliar, pemerintah telah memegang komitmen dari investor lain baik dari dalam maupun luar negeri.
"Mapping sudah selesai. Tinggal kita membagi mana yang IRR (internal rate of return) bagus kita campur. Jadi, ada kantor pemerintah, kantor swasta, perumahan, fiber optic. Ada jalan ekonominya, daerah pariwisatanya. Yakinlah yang telah kami rencanakan tidak akan mengecewakan," ujarnya dalam sesi wawancara di tvOne, Selasa (15/3).
Komitmen yang telah dikantongi pemerintah dari investor dalam negeri sekitar Rp60-70 triliun. Kemudian, Uni Emirat Arab menggelontorkan investasi untuk beberapa proyek.
"Abu Dhabi sudah melakukan komitmen sampai dengan kemarin US$30-40 miliar. Tapi kita harus lakukan langkah finalisasi. Karena tidak ada pengusaha yang tidak mau untung," ujarnya.
Pemerintah juga mengandalkan Indonesia Investment Authority (INA) untuk membidik lebih banyak pemodal baru dalam membangun IKN. "Kami dengan INA sedang merumuskan langkah-langkah kebijakan komperhensif untuk bagaimana investasi bisa masuk agar capaian target kita bisa terealisasi," kata Bahlil.