Jakarta, FORTUNE - Pemerintah pusat menginstruksikan pemerintah daerah dan PLN mempercepat identifikasi 11.000 desa tanpa akses listrik. Pemetaan tingkat dusun dan rumah tangga ini menjadi prasyarat pemenuhan target elektrifikasi nasional pada 2029-2030.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, membenarkan adanya jutaan rumah tangga yang belum memiliki sambungan listrik mandiri. Pendataan wilayah merupakan dasar penentuan area pembangunan jaringan dan pemberian bantuan penyambungan.
"Jadi itu yang pemerintah lakukan, agar semua desa dan dusun wajib untuk mereka mendapatkan hak yang sama, yaitu manfaat pelayanan listrik. Dan listrik ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Bahlil melalui keterangan tertulis, Jumat (16/10).
Untuk merealisasikan target tersebut, pemerintah menjalankan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dan Listrik Desa (LisDes).
Di Jawa Barat, program LisDes mencakup 210 lokasi dengan 10.893 pelanggan sepanjang 2025. BPBL di provinsi tersebut menjangkau 15.831 rumah tangga pada periode sama, serta ditargetkan menyentuh 25.000 rumah tangga pada 2026.
Di Kabupaten Karawang, penyaluran BPBL telah menyasar 915 rumah tangga pada 2025. Pemerintah menetapkan alokasi bantuan sebanyak 683 rumah tangga untuk 2026.
Dari kuota 683 rumah tangga tersebut, 299 penerima telah menggunakan listrik. Sebanyak 360 rumah tangga telah memiliki instalasi dan berstatus tunggu penyalaan. Sisa alokasi sebanyak 24 rumah tangga masih dalam proses pemasangan.
Di Kecamatan Cilamaya Wetan, target penerima BPBL tahun ini mencapai 52 rumah tangga.
Pemerintah juga membangun infrastruktur kelistrikan di Dusun Prau Bosok. Fasilitas ini meliputi Jaringan Tegangan Menengah 0,549 kilometer sirkuit, Jaringan Tegangan Rendah 0,91 kilometer sirkuit, serta satu unit gardu distribusi berkapasitas 50 kVA.
Infrastruktur ini mengakomodasi kebutuhan 93 calon pelanggan rumah tangga.
"Program yang kita lakukan adalah bagaimana meningkatkan arus masuknya listrik supaya kuat," kata dia.