Pemerintah Akan Revisi Aturan Pengupahan dan Outsourcing

Indah menambahkan indeks tertentu akan dikaitkan dengan laju kenaikan besaran upah minimum sesuai dengan fungsinya sebagai jaring pengaman. Ia menyebut indeks tertentu belum diputuskan secara konkret karena Kemnaker harus membahas lagi pada forum Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional. Forum ini terdiri dari perwakilan pengusaha, pekerja, dan pemerintah.

“Tapi indeks ini tentu saya pastikan adalah indeks ketenagakerjaan. Wabil khususnya apa dari ketenagakerjaan, nanti hasil diskusi dengan triparti nasional akan kami infokan dan itu akan kita cantumkan secara jelas dalam revisi PP 36 tahun 2021,” kata Indah.

Indah mengatakan apa pun indeksnya yang nanti menjadi keputusan, maka harus dipahami bahwa upah minimum akan berfungsi sebagai jaring pengaman sosial bagi pekerja baru. Bagi pekerja yang baru masuk pasar kerja dengan usia kerja satu tahun ke bawah, upah minimum bertujuan untuk memastikan mereka tidak masuk dalam jurang kemiskinan.

“Jadi, nanti besarannya upah minimum kita akan cermati betul supaya dari tahun ke tahun naiknya tidak terlalu tinggi banget, tapi juga tidak terlalu rendah,” ujar Indah.

Indah menyatakan saat ini Kemnaker tengah dalam proses merevisi kedua PP tersebut. Langkah awal akan dimulai dengan pembahasan di internal Kemnaker bersama biro hukum membahas perubahan susbtansi PP.

Setelah memiliki konsep perubahan, Kemnaker akan membawanya ke forum LKS tripartit nasional untuk dibahas.

“Targetnya kapan? Bu menteri sudah memerintahkan kepada saya secepatnya selesai. InsyaAllah dalam waktu tidak lama nanti akan segera keluar, doain kita bisa sehat dan cepet kerjanya ya,” tutur Indah.