Pemerintah Bakal Melarang Ekspor Ilmenit dan Silika

Pemerintah juga berencana membatasi ekspor silika yang merupakan bahan baku photovoltaic atau PV untuk industri solar panel dan semikonduktor.

"Bahwa rantai nilai industri ini masih banyak kekosongan atau belum tersedianya industri pada industri hulu dan intermediate atau antara. Oleh karena itu dibutuhkan peningkatan investasi pada rantai tersebut," tutur Agus.

Pemerintah membutuhkan investasi untuk membatasi ekspor silika, salah satunya untuk industri metallurgical silicon berkapasitas 32.000 metrik ton per tahun. Nilai kebutuhan investasi US$300 juta.

Kemudian investasi untuk industri polysilicon kapasitas 6.500 metrik ton per tahun dengan nilai kebutuhan US$373 juta, serta industri ingot monocrytalline dan wafer kapasitas 1 GWp per tahun dengan kebutuhan US$85 juta.

"Terkait dengan rancangan investasi tersebut diusulkan pembatasan ekspor bahan baku mentah silika melalui neraca komoditas dan juga percepatan-percepatan investasi industri intermediate," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pemerintah Indonesia akan memberlakukan larangan ekspor bijih bauksit serta mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri. Kebijakan tersebut, menurut Jokowi, akan mulai berlaku pada Juni 2023.

“Mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan larangan ekspor bijih bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri,” ujar Presiden Jokowi dalam keterangannya di Istana Merdeka Jakarta Pusat, Rabu (21/12).

Jokowi menyatakan kebijakan tersebut diambil pemerintah dalam rangka mewujudkan kedaulatan sumber daya alam dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, utamanya dalam rangka pembukaan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya dan peningkatan devisa serta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Melalui industrialisasi bauksit di dalam negeri tersebut, Presiden memperkirakan pendapatan negara juga akan meningkat. “Dari industrialisasi bauksit di dalam negeri ini kita perkirakan pendapatan negara akan meningkat dari Rp21 triliun menjadi sekitar Rp62 triliun,” ujarnya.