Jakarta, FORTUNE - Pemerintah secara resmi membentuk Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara (Pantura) Jawa untuk mengawal megaproyek Giant Sea Wall. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), ditunjuk sebagai dewan pengarah untuk badan baru ini.
AHY menjelaskan, tujuan utama badan otorita ini adalah melindungi kawasan Pesisir Utara Jawa dari berbagai ancaman bencana seperti banjir rob hingga penurunan permukaan tanah (land subsidence).
Langkah pertama yang akan segera dilakukan adalah menyusun peta jalan (roadmap) yang komprehensif untuk keseluruhan proyek. Hal ini menandai dimulainya fase operasional untuk salah satu proyek strategis nasional tersebut.
“Saya menyambut tentunya dengan suka cita hadirnya Badan Otorita ini menjadi badan konstruktif yang operasional,” ujar AHY usai menghadiri acara Indonesia Summit 2025 di Jakarta, Rabu (27/8).
Ia menekankan proyek tanggul laut raksasa ini akan menjadi proyek jangka panjang yang membutuhkan investasi sangat besar. Oleh karena itu, pelaksanaannya akan melibatkan banyak pemangku kepentingan (stakeholders) dari pemerintah pusat hingga daerah.
Koordinasi lintas-sektor menjadi kunci, melibatkan kementerian teknis seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, hingga Kementerian Perhubungan.
AHY juga menyoroti peran krusial pemerintah daerah dalam menyukseskan proyek ini.
“Pemerintahan provinsi maupun pemerintahan kabupaten dan kota yang dilalui oleh proyek Giant Sea Wall ini tentunya juga harus menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan,” katanya.