Jakarta, FORTUNE - Pemerintah Indonesia siapkan anggaran sekitar Rp13 triliun untuk mendanai program selama periode Ramadan dan Idul Fitri 2026.
Rangkaian kebijakan tersebut meliputi potongan tarif angkutan umum, diskon jalan tol, serta penyaluran bantuan sosial berupa beras dan minyak goreng Minyakita. "Kisarannya Rp13 triliun," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis (29/1), melansir ANTARA.
Menurut Airlangga, insentif Lebaran dirancang sebagai instrumen menjaga keseimbangan ekonomi nasional. Kebijakan ini juga diproyeksikan untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat yang biasanya meningkat tajam menjelang dan setelah Idul Fitri. Dibandingkan tahun sebelumnya, nilai dan cakupan paket kebijakan tahun ini diperkirakan lebih besar.
Pemerintah saat ini terus mematangkan perumusan kebijakan guna memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga dan arus mudik berjalan lancar.
Selain itu, diskon tarif transportasi dan jalan tol diharapkan mampu menekan biaya perjalanan para pemudik. Sementara bantuan sosial berupa beras dan Minyakita diarahkan untuk menjaga konsumsi rumah tangga. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi terpadu pemerintah dalam menopang kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mendukung kelancaran mobilitas.
Airlangga juga menyampaikan bahwa pemerintah masih membuka ruang untuk menambahkan insentif lain. Rencana insentif tambahan tersebut akan diumumkan dalam waktu dekat. "Seperti sebelumnya. Kemudian mungkin jumlahnya (insentif) akan lebih banyak, akan lebih besar," ujarnya.
Perumusan Insentif Lebaran 2026 turut mempertimbangkan keberhasilan program serupa pada periode sebelumnya. Pemberian diskon transportasi saat Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025–2026 dinilai efektif dalam mendorong pergerakan masyarakat serta menjaga laju aktivitas ekonomi nasional.
Realisasi program diskon transportasi pada masa Nataru tercatat melampaui target di sejumlah moda. Di sektor perkeretaapian, PT Kereta Api Indonesia memberikan potongan harga 30 persen untuk tiket kereta ekonomi komersial pada periode 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Dari target 1,5 juta penumpang, realisasi mencapai 1,7 juta penumpang atau setara 112,6 persen.
Di angkutan laut, PT PELNI menerapkan diskon tarif 20 persen dari tarif dasar, di luar asuransi dan pas pelabuhan. Program ini berlaku pada 17 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026 di 25 kapal penumpang pada seluruh rute. Jumlah penumpang tercatat melampaui 406 ribu orang, mendekati 100 persen dari target 405 ribu penumpang.
Kontribusi juga datang dari PT ASDP Indonesia Ferry yang memberikan diskon jasa pelabuhan hingga 100 persen. Insentif ini setara sekitar 19 persen dari tarif terpadu rata-rata di 16 pelabuhan dan delapan lintasan selama periode yang sama. Realisasi penumpang mencapai sekitar 206 ribu orang atau 90,9 persen dari target, sementara jumlah kendaraan menembus 465 ribu unit atau 94,5 persen dari sasaran.
Sektor penerbangan turut menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan insentif. Pemerintah berupaya menjaga keterjangkauan harga tiket sekaligus mendorong minat masyarakat untuk bepergian. Sejumlah skema insentif pun diterapkan untuk mencapai sasaran tersebut.
Insentif diberikan melalui kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) untuk tiket kelas ekonomi. Selain itu, pemerintah menerapkan potongan fuel surcharge serta pengurangan biaya jasa kebandarudaraan. Perpanjangan jam operasional bandara juga menjadi bagian dari paket kebijakan.
Kombinasi insentif tersebut berhasil menurunkan harga tiket pesawat sekitar 13–14 persen. Dampaknya, realisasi jumlah penumpang mencapai 3,7 juta orang, melampaui target 3,5 juta penumpang atau setara 104,2 persen.