Pemerintah Diminta Segera Selesaikan Aturan Bayar Tol Nirsentuh

Jakarta, FORTUNE - Ombudsman RI meminta pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera merampungkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Jalan Tol sebelum penerapan sistem transaksi tol nontunai nirsentuh Multi Lane Free Flow (MLFF).

Rencananya, sistem pembayaran tol tanpa setop itu dijalankan pada awal 2023. "Teknologinya sudah ada, namun di sisi lain pemerintah belum siap regulasinya. Hal ini yang harus dicermati dimana rancangan peraturan jalan tol yang saat ini belum tuntas," ujar Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto, melalui keterangan tertulis, Rabu (22/6).

Dia berpendapat jika regulasi terkait jalan tol belum dibenahi akan ada potensi maladministrasi. Oleh karena itu, Hery berharap agar pemerintah lebih dulu merampungkan RPP dibandingkan Perpres Jalan Tol.

"Menurut saya pentingnya ada sosialisasi. Saya selalu mengatakan bahwa Ombudsman, pemerintah dan masyarakat jangan dipisah dalam membangun praktik kerja. Praktik maladministrasi terjadi karena adanya sengkarut. Jangan sampai pemerintah ataupun investor berjalan sendiri," kata Hery.

Teknologi MLFF merupakan teknologi yang diterapkan pada sistem transaksi non-tunai dengan menggunakan Global Satelit System (GNSS).

Teknologi ini mampu mengenali dan mengindentifikasi kendaraan pengguna sehingga transaksi dapat dilakukan secara langsung agar lebih cepat dan efisien dikarenakan pengguna tidak memerlukan tap in/tap cash di setiap gerbang tol.