Jakarta, FORTUNE - Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran untuk menanggung diskon tarif listrik 50 persen selama Januari dan Februari 2025 mencapai Rp13,6 triliun.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengatakan 135,9 juta pelanggan menikmati insentif ini. Jika didasarkan oleh bulannya, 71,1 juta pelanggan merasakannya pada Januari dan 64,8 juta pelanggan pada Februari.
“Saat ini, estimasi anggaran yang dibutuhkan masih dalam proses perhitungan,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Kamis (13/3).
Ia menjelaskan kebijakan penurunan tarif listrik selama dua bulan pertama tahun ini berperan besar dalam menekan laju inflasi, bahkan turut mendorong deflasi. Hal ini disebabkan oleh masuknya sektor perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dalam kelompok harga yang dikendalikan pemerintah dalam Indeks Harga Konsumen (IHK).
Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan diskon tarif listrik setengah harga selama dua bulan berturut-turut ikut menyumbang deflasi secara keseluruhan. Diskon ini berlaku bagi pelanggan rumah tangga dengan daya 2.200 volt ampere (VA) dan di bawahnya.
IHK mengalami penurunan dari 105,99 pada Januari menjadi 105,48 pada Februari, atau deflasi 0,48 persen secara bulanan. Kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga menjadi penyumbang deflasi terbesar dengan angka 3,59 persen secara bulanan. Karena itu, dampak deflasi yang dicatat mencapai 0,52 persen.