Jakarta, FORTUNE - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang merupakan program unggulan tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran.
Saat ini, pemerintah tengah menyusun rencana efisiensi anggaran pada sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L) sebagai salah satu upaya menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 untuk tetap di bawah 3 persen.
Program unggulan tersebut dinilai merupakan investasi jangka panjang.
“Optimalisasi artinya kan ada potensi penambahan anggaran dari semua sektor. Nah potensi penambahan anggaran itu yang di-optimalisasi,” ujarnya di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (16/3).
Saat ini, pemerintah tengah mematangkan langkah efisiensi anggaran dengan menyasar berbagai pos belanja negara. Efisiensi tersebut mencakup belanja jasa, perjalanan dinas, belanja aparatur, hingga pengadaaan peralatan.
Selain itu, pemerintah juga akan melakukan penyisiran terhadap program-program pada masing-masing kementerian dan lembaga guna memastikan penggunaan anggaran lebih optimal dan tepat sasaran.
“Mungkin itu saja yang kita persiapkan sampai saat sekarang. Nanti sesudah datanya diselesaikan dan sudah dilaporkan ke Presiden, baru kita umumkan lagi,” katanya.
Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan pemerintah tengah menyiapkan rencana efisiensi anggaran. Efisiensi tersebut akan dilakukan pada Anggaran Biaya Tambahan (ABT) tiap K/L yang dinilai menyebabkan gelembung pada anggaran.
Pemerintah juga telah menggelar rapat koordinasi khusus demi menindaklanjuti hasil sidang paripurna sebelumnya. Dalam rapat tersebut, sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) besar diminta menghitung potensi efisiensi anggaran yang dapat dilakukan.
Meski demikian, besaran efisiensi yang akan diterapkan masih belum final. Keputusan akhir akan ditetapkan oleh Presiden setelah seluruh perhitungan dan usulan dari kementerian terkait rampung.
“Nanti kita mungkin akan dalam seminggu depan Kementerian Keuangan akan menentukan langkah awal bagi mereka untuk siap-siap ngitung,” ujarnya, Senin (16/3).
Defisit APBN tercatat 0,53 persen dari PDB pada Februari 2026. Airlangga menjelaskan bahwa secara makro, perekonomian Indonesia masih tetap kuat dan solid di tengah situasi krisis perang.
Sementara itu, realisasi pendapatan negara hingga Februari 2026 mencapai Rp358 triliun atau tumbuh 12,8 persen dibandingkan dengan periode sama pada tahun lalu. Kemudian, belanja negara hingga Februari 2026 mencapai Rp493,8 triliun, melonjak 41,9 persen dibandingkan dengan periode sama tahun lalu.